Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara hingga 31 September 2020 tumbuh 15,5 persen (yoy) yaitu sebesar Rp1.841,1 triliun dari Rp1.594,66 triliun pada periode sama tahun lalu.

Sri Mulyani mengatakan realisasi Rp1.841,1 triliun tersebut merupakan 67,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp2.739,2 triliun.

“Pemerintah berhasil mengakselerasikan belanjanya secara luar biasa pada kuartal III ini yang diharapkan menjadi pendorong atau menciptakan siklus positif pada kuartal III dan IV,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin.

Realisasi belanja Rp1.841,1 triliun itu berasal dari belanja pemerintah pusat Rp1.211,4 triliun atau 61,3 persen dari target sebesar Rp1.975,2 triliun dengan rincian belanja K/L Rp632,1 triliun dan belanja non K/L terealisasi Rp579,2 triliun.

Belanja K/L itu telah mencapai 75,6 persen dari target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp836,4 triliun, sedangkan realisasi belanja non K/L merupakan 50,9 persen dari target yaitu Rp1.138,9 triliun.

Untuk belanja K/L meliputi belanja pegawai Rp180 triliun atau 70,1 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp256,6 triliun dan terkontraksi 2,6 persen (yoy) karena adanya perubahan kebijakan pembayaran THR dan Gaji ke-13.

Kemudian belanja barang Rp222,7 triliun atau 82 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp271,7 triliun dan mampu tumbuh hingga 9,1 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh pelaksanaan program PEN dalam rangka penanganan COVID-19.

Realisasi program PEN tersebut antara lain meliputi pembayaran insentif nakes, pengadaan alat atau sarana prasarana kesehatan, bantuan pelaku usaha mikro, serta bantuan upah atau gaji bagi peserta Jamsos TK.

Kemudian untuk belanja modal terealisasi Rp73,2 triliun atau terkontraksi 9 persen karena adanya restrukturisasi proyek dalam rangka refocusing atau realokasi penanganan COVID-19 serta pembatasan sosial.

Untuk belanja bantuan sosial terealisasi Rp156,3 triliun atau 91,5 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp170,7 triliun dan mampu tumbuh hingga 79,8 persen.

Peningkatan belanja bantuan sosial karena mendukung kebijakan JPS dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 serta program JKN.

Sementara untuk belanja non K/L terealisasi yang terealisasi Rp579,2 triliun atau meningkat 30,7 persen dibanding periode sama tahun lalu yang Rp443,2 triliun karena ditunjang oleh realisasi subsidi Rp114,3 triliun dan belanja lain-lain Rp112,4 triliun.

Selanjutnya, belanja negara juga ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp629,7 triliun atau 82,4 persen dari target dalam Perpres 72/2020 mencapai Rp763,9 triliun.

Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp572 triliun dan Dana Desa sebesar Rp57,7 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani: Belanja negara hingga Agustus 2020 tumbuh 10,6 persen

Baca juga: Sri Mulyani sebut peningkatan belanja negara momentum dongkrak ekonomi

Baca juga: Sri Mulyani sebut defisit hingga Agustus 2020 capai 3,05 persen

Baca juga: Belanja negara 2021 naik, Sri Mulyani: Ada kenaikan subsidi energi