Islamabad (ANTARA News) - Pemerintah Pakistan minta izin pengadilan untuk memeriksa ilmuwan nuklir yang namanya tercemar, Abdul Qadeer Khan, mengenai tuduhan mengalihkan ketrampilan teknis nuklir kepada Irak dan Iran, kata seorang pengacara pemerintah, Senin.

Permohonan tersebut terjadi beberapa hari sebelum pembukaan perundingan strategis antara Amerika Serikat dan Pakistan, di mana negara Asia Selatan itu tampaknya akan meminta kesepakatan nuklir untuk kepentingan sipil yang sama antara India dan AS, sebagaimana dikutip dari Reuters.

India mencapai sebuah perjanjian bersejarah dengan AS pada 2008 yang memberi India akses untuk energi nuklir sipil meski negara itu menolak menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

Rusia dan India hari Jumat menandatangani perjanjian mengenai pembangunan 16 reaktor nuklir Rusia di tiga lokasi berbeda di India, kata Deputi Perdana Menteri Rusia Sergei Ivanov.

Perjanjian itu "menetapkan pembangunan 16 unit tenaga nuklir di tiga lokasi pada masa yang akan datang," kata Ivanov kepada wartawan di sela-sela perundingan antara Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin dan PM India Manmohan Singh.

Sebelumnya, Sergei Kiriyenko, kepala badan tenaga atom Rusia, mengatakan, enam dari reaktor-reaktor itu akan dibangun sebelum tahun 2017.

Rusia sudah membangun dua unit tenaga nuklir di negara bagian Tamil Nadu, India selatan.

Sebelumnya Jumat, Putin menyebut energi nuklir sebagai salah satu "bidang kerja sama paling penting dan menjanjikan" antara Rusia dan India.

Di juga mengakui ada persaingan yang meningkat setelah India mencapai sebuah perjanjian bersejarah dengan AS pada 2008 yang memberi India akses untuk energi nuklir sipil meski negara itu menolak menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.(H-AK/A024)