Wamena (ANTARA) - Masyarakat Suku Yali Hubula di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua minta Majelis Rakyat Papua (MRP) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua terbuka terkait kegagalan otonomi khusus (otsus) tahap pertama.

"Kami masyarakat lembaga Suku Yali Hubula menilai bahwa pertemuan rapat, dengar pendapat tentang berakhir Otsus Papua, kerja tidak benar. Tertutup dan tersembunyi. Menyembunyikan beberapa komponen yang ada di wilayah Lapago," kata Ketua Lembaga Suku Yali Hubula, Simon Surabut, di Jayawijaya, Jumat.

Ia mengatakan selama 20 tahun otsus tahap pertama berjalan, tidak semua masyarakat Papua sejahtera, bahkan berbagai persoalan tidak diselesaikan.

"Termasuk kekayaan alam dan kekayaan bumi lainnya dihancurkan. Berdasarkan dengan itu, kami masyarakat lembaga Suku Yali Hubula menolak otonomi khusus jilid II," katanya pula.
Baca juga: Anggota DPR: Otsus Papua harus ditingkatkan efektifitasnya


Tokoh gereja Kiname Yikwa mengatakan dana otsus yang diberikan untuk Papua sangat besar, namun tidak dirasakan seluruh masyarakat.

"Mungkin pejabat-pejabat dari Papua maupun dari Jakarta mereka bikin otonomi khusus dana besar-besar turun, tetapi di Tanah Papua tidak nampak," katanya pula.

Dia mengatakan anggaran yang cukup besar, namun tidak rasakan seluruh masyarakat itu membuat masyarakat kecewa.

Tokoh perempuan Dolina Yogobi mengatakan selama otsus tahap pertama berjalan, sebagian mama-mama Papua tidak menikmatinya, sehingga mereka menolak jika dilanjutkan.
Baca juga: 1.800 putra asli Papua Barat mendaftar jadi Bintara Otsus
Baca juga: Kodam XVIII/Kasuari rekrut 1.000 bintara otonomi khusus