"Kalau nggak salah kemarin ada dua, sudah ada dua, menyampaikan tapi sifatnya masih tanya jawab," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Rabu.
Menurut dia, dua aduan bersifat tanya jawab tersebut berasal dari organisasi buruh.
Baca juga: Ganjar minta penolak UU Cipta Kerja pahami pandemi COVID
Baca juga: Ganjar minta buruh-pengusaha tingkatkan kekompakan dan komunikasi
Ganjar meminta pada Disnakertrans Jateng agar mendata setiap aduan yang diterima.
"Kemarin yang datang dari organisasi buruh, tapi saya minta untuk dicatat semua, nah harapan saya nanti siapapun yang datang akan bisa dapat (kejelasan)," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar yang pada Rabu pagi melakukan rapat koordinasi dengan Menkopolhukam, Menko Perekonomian, dan Mendagri mengaku telah mendapatkan draf final dari UU Cipta Kerja.
Oleh Ganjar, draf tersebut juga dibagikan pada organisasi buruh hingga rektor.
"Hasilnya sudah dikirim semuanya, sekarang basis data itu dipakai pijakan sehingga nanti yang mau 'mereview' sudah ada bahannya," katanya.
Seperti diwartakan, Gubernur Ganjar Pranowo memang membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait UU Cipta Kerja.
"Harapannya, posko ini dapat menyerap aspirasi dari masyarakat yang dapat disampaikan kepada pemerintah pusat. Tidak hanya buruh, tapi ini ada kepentingan pengusaha, masyarakat, akademisi, dan lainnya," ujarnya.
Ganjar juga senang dengan terlibatnya pihak kampus dalam upaya menampung aspirasi masyarakat luas ini sebab dengan dibukanya posko pengaduan di berbagai kampus, maka masyarakat bisa mendapatkan akses luas untuk menyampaikan pendapatnya.
"Ternyata pihak kampus mendukung ini, dan mereka akan membuat posko serupa untuk menampung aspirasi. Jadi, kalau nanti poskonya di pemerintah seolah-olah dikanalisasi, peran kampus ini menjadi penting agar mereka bisa menyampaikan di sana," katanya.
Baca juga: Ganjar: Protokol kesehatan ketat pada pembukaan kembali Karimunjawa
Baca juga: Ganjar sebut jurnalisme warga jadi kontrol pemerintah