Lembang, 17/3 (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengakui belum bisa menyelesaikan dualisme kewenangan dalam urusan TKI.

Dualisme kewenangan dalam urusan TKI itu antara instansi yang dipimpinnya dengan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Saya mohon maaf sudah dua tahun ini saya belum berhasil menyelesaikan dualisme pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, saya sudah berusaha mengambil alih tugas dan wewenang yang dikudeta oleh Binapenta, tetap saya harus akui saya belum berhasil," kata Jumhur dalam Rapat Koordinasi Teknis BNP2TKI di Lembang, Jawa Barat, Rabu.

Dalam Rakornas yang diikuti pejabat eselon I - IV BNP2TKI, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) dan Kabag Tata Usaha BP3TKI serta Kepala Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) se-Indonesia itu, Jumhur menjelaskan berlarut-larutnya penyelesaian dualisme pelayanan TKI tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik.

"Ada banyak kepentingan politik, sementara sejak awal saya sudah sampaikan saya akan tetap patuh pada apapun keputusan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," katanya.

Ia bisa mengerti kegundahan dan kekecewaan jajaran BNP2TKI, BP3TKI atau P4TKI di daerah-daerah, yang kadang harus bersikap seperti "orang idiot" menghadapi isu-isu TKI, termasuk pengiriman TKI ke Timur Tengah.

Namun ia minta semuanya tetap semangat dan melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang sudah ada.

"Berapapun kewenangan itu, kalau 70 persen kita optimalkan, kalau 40 persen kita lakukan. Bahkan di bawah itu pun mari kita lakukan sebaik-baiknya," kata Kepala BNP2TKI berisi ajakan kepada seluruh peserta Rakornis.

Jumhur mengingatkan, situasi perekonomian dunia sudah membaik sehingga peluang permintaan terhadap TKI akan mulai meningkat.

Sementara di sisi lain, katanya, tenaga-tenaga terampil di Tanah Air menganggur akibat banyaknya industri yang tidak sanggup bersaing dalam pemberlakuan kesepakatan kawasan perdagangan bebas ASEAN dan China.

Oleh karena itu, Jumhur minta semua jajarannya menjadikan momentum Rakornis untuk merumuskan gagasan peningkatan penempatan TKI berkualitas di sektor formal.

Sebelumnya, Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama Luar Negeri BNP2TKI Agusdin Subiyantoro dalam laporannya menyebutkan Rakornis bertujuan agar dalam pelaksanaan program anggaran tahun 2010 menghasilkan sinergi di antara unit-unit kerja di BNP2TKI, BP3TKI dan P4TKI. (B009/K004)