Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan perlu pertimbangan matang dan juga benar-benar mencakup seluruh kebutuhan jamaah umrah di tengah pandemik.
"Serta memastikan keamanan dan keselamatan jamaah umrah disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang baik," ujar Bamsoet.
Baca juga: Ketua MPR minta pemerintah optimalkan program stimulus UMKM
Baca juga: Ketua MPR: Pastikan perusahaan farmasi siapkan vaksin sesuai target
Berikutnya, Kemenag menurut dia juga perlu mengkaji tentang penyesuaian biaya referensi umrah itu secara mendalam dari berbagai aspek-aspek.Baca juga: Ketua MPR minta pemerintah optimalkan program stimulus UMKM
Baca juga: Ketua MPR: Pastikan perusahaan farmasi siapkan vaksin sesuai target
Antara lain menurut dia tentunya mempertimbangkan harga riil dari biaya umrah, dan penyesuaian itu juga melihat kemampuan serta daya beli, sehingga nantinya tidak memberatkan bagi masyarakat yang berniat untuk berangkat umrah.
"Jangan sampai harga acuan baru nanti menyebabkan jumlah jamaah menurun karena daya belinya turun," ucap dia.
Kemudian, Bamsoet juga mendorong Kementerian Agama agar dapat menyampaikan secara transparan kepada seluruh biro perjalanan haji dan umrah, termasuk soal calon jemaah terkait perubahan besaran komponen biaya perjalanan umrah di era kenormalan baru.
"Sehingga calon jamaah dapat menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing," ujar Ketua MPR RI itu.
Bambang Soesatyo juga mendorong kenaikan biaya referensi penyelenggaraan ibadah umrah itu dapat meningkatkan juga pelayanan yang didapatkan oleh jamaah.
Kemudian, harga kata Bamsoet tetap terjangkau oleh masyarakat, meskipun harus disesuaikan dengan konteks kondisi sekarang tantang pencegahan penularan COVID-19.
Baca juga: Ketua MPR cermati potensi rendahnya partisipasi pemilih Pilkada 2020
Baca juga: Ketua MPR dorong satgas COVID-19 fokus tangani 12 kabupaten/kota
Baca juga: Ketua MPR cermati potensi rendahnya partisipasi pemilih Pilkada 2020
Baca juga: Ketua MPR dorong satgas COVID-19 fokus tangani 12 kabupaten/kota