Kementerian ESDM: RI punya batu bara, tapi masih impor kokas
13 Oktober 2020 20:18 WIB
Ilustrasi: Sejumlah alat berat mengangkut batu bara di penambangan batu bara PT. Berau Coal Berau, Kalimantan Timur.FOTO ANTARA/Yusran Uccang/ss/ama/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko menyebutkan industri hilir batu bara memiliki peluang potensial di masa transisi energi.
"Kokas kita masih impor 1,5 miliar dolar AS, artinya kita memiliki batu bara, tapi masih impor kokas," kata Sujatmiko dalam diskusi bersama Institute fir Essential Services Reform (IESR) Selasa, di Jakarta.
Lebih lanjut Sujatmiko menjelaskan potensi yang dimaksud adalah adanya tujuh varian hilirisasi gas dan kokas. Ke depannya batu bara akan lebih berkembang di sisi hilir.
Baca juga: Harga Batubara Acuan Oktober naik 3,2 persen
Ia memperkirakan kemungkinan permintaan ekspor batu bara akan menurun, sementara serapan pasar dalam negeri tidak akan mengalami penurunan pesat. Dalam mempercepat proses hilirisasi batu bara pemerintah memberikan dukungan fiskal dan nonfiskal.
Pemerintah juga memberi insentif melalui pemberian izin tambang yang bisa diperpanjang sampai sumur cadangan. Sementara insentif fiskal yang diberikan yaitu melalui royalti 0 persen bagi perusahaan batu bara yang melakukan hilirisasi.
Baca juga: Pemerintah jajaki pasar baru ekspor batu bara
Hilirisasi, kata dia, ini akan memberikan nilai tambah untuk pemerintah daerah. "Meski royalti 0 persen, namun diperkirakan akan ada percepatan pembukaan lapangan kerja di daerah dan juga peningkatan pajak dari industri," kata Sujatmiko.
Sementara itu Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan China dan India mulai memberlakukan pembatasan impor batu bara, sehingga potensi ekspor akan semakin mengecil.
Baca juga: UU Minerba wajibkan pengusaha lakukan reklamasi pasca-tambang
"Kokas kita masih impor 1,5 miliar dolar AS, artinya kita memiliki batu bara, tapi masih impor kokas," kata Sujatmiko dalam diskusi bersama Institute fir Essential Services Reform (IESR) Selasa, di Jakarta.
Lebih lanjut Sujatmiko menjelaskan potensi yang dimaksud adalah adanya tujuh varian hilirisasi gas dan kokas. Ke depannya batu bara akan lebih berkembang di sisi hilir.
Baca juga: Harga Batubara Acuan Oktober naik 3,2 persen
Ia memperkirakan kemungkinan permintaan ekspor batu bara akan menurun, sementara serapan pasar dalam negeri tidak akan mengalami penurunan pesat. Dalam mempercepat proses hilirisasi batu bara pemerintah memberikan dukungan fiskal dan nonfiskal.
Pemerintah juga memberi insentif melalui pemberian izin tambang yang bisa diperpanjang sampai sumur cadangan. Sementara insentif fiskal yang diberikan yaitu melalui royalti 0 persen bagi perusahaan batu bara yang melakukan hilirisasi.
Baca juga: Pemerintah jajaki pasar baru ekspor batu bara
Hilirisasi, kata dia, ini akan memberikan nilai tambah untuk pemerintah daerah. "Meski royalti 0 persen, namun diperkirakan akan ada percepatan pembukaan lapangan kerja di daerah dan juga peningkatan pajak dari industri," kata Sujatmiko.
Sementara itu Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan China dan India mulai memberlakukan pembatasan impor batu bara, sehingga potensi ekspor akan semakin mengecil.
Baca juga: UU Minerba wajibkan pengusaha lakukan reklamasi pasca-tambang
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
Tags: