Jakarta (ANTARA News) - Mantan Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Thoha mengatakan hendaknya Indonesia bisa menyikapi secara cerdas dan taktis terhadap rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Barrack Hussein Obama pada Senin hingga Rabu (22-24/3).

"Sebagai tamu negara Barrack Obama selayaknya diterima, tapi Indonesia juga harus menunjukkan diri sebagai negara berdaulat," kata Abdillah Thoha pada diskusi "Menolak Obama" yang diselenggarakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Wisma Antara, Jakarta, Selasa.

Dikatakannya, Barrack Obama memiliki sikap agak berbeda dengan Presiden Amerika Serikat sebelumnya yakni George W Bush terhadap negara-negara Islam.

Perubahan yang dilakukan Obama sebagai Presiden Amerika Serikat, kata dia, antara lain bersedia berdialog dengan kepala negara Iran yang tidak dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat sebelumnya.

Obama, kata dia, juga akan memproses secara hukum para tahanan di penjara Guantanamao yang dipenjara oleh pemerintah Amerika Serikat sebelumnya tanpa proses hukum.

Menurut dia, hendaknya masyarakat Indonesia menyikapi pemerintah Amerika Serikat secara keseluruhan bagaimana strategi dan taktik yang paling tepat menghadapinya.

"Amerika Serikat sampai saat ini adalah negara adikuasa, terutama dari sisi ekonomi dan militer dan pemerintah Indonesia masih ada ketergantungan dengan Amerika Serikat," katanya.

Meskipun demikian, kata dia, pemerintah Indonesia harus bisa bersikap tegas dan menunjukkan sebagai negara berdaulat yang tidak begitu saja mengikuti keinginan Amerika Serikat.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan, HTI menolak rencana kedatangan Barrack Obama ke Indonesia dengan pertimbangan telah melanggar hak asasi manusia (HAM) berat di Irak.

Menurut dia, Amerika Serikat telah menjajah dan menghilangkan lebih dari satu juta jiwa ribu penduduk Irak.

"Tindakan Amerika Serikat terhadap Irak dan beberapa negara Islam lainnya adalah tindakan penjajahan yang melanggar kedaulatan negara," katanya.

Diskusi menampilkan pembicara pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Tysano Sudarto, politisi PAN Abdillah Thoha, dan juru bicara HTI Ismail Yusanto.
(T.R024/E001/P003)