Medan (ANTARA News) - Fraksi-fraksi di DPR RI tidak perlu memboikot kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas APBN-P 2010, dan jika tetap melakukan itu lembaga tersebut layak disebut seperti anak kecil, kata pengamat politik dari IAIN Sumatera Utara Ansari Yamamah.

"Boikot itu sama artinya dengan `ngambek` yang hanya dilakukan anak kecil," kata Ansari Yamamah di Medan, Sabtu.

Ansari mengatakan, meski sidang paripurna DPR menyatakan adanya dugaan pelanggaran dalam bailout Bank Century, tetapi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada masa itu belum dinyatakan bersalah secara hukum.

Meski ditetapkan melalui sidang paripurna tetapi kesimpulan adanya pelanggaran dalam bailout itu merupakan proses politik yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Karena itu, kata dia, tidak ada alasan kuat yang dapat diterima jika harus memboikot kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Apalagi kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas APBN-Perubahan 2010 yang erat kaitannya dengan kesuksesan program pemerintah dalam menyejahterakan rakyat.

Kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bukan sebagai politisi tetapi sebagai pejabat pemerintahan yang ingin membahas tentang program pemerintah.

"Karena itu, tidak ada satu alasan memboikot Sri Mulyani," kata alumni Leiden University Belanda tersebut.

Ia menambahkan, DPR diharapkan dapat bersikap "dewasa" dan profesional dalam berpolitik dan mampu memilah masalah.

"Dahulukan kepentingan rakyat. Tidak semua harus dilihat dari sudut politik," katanya.

Sebelumnya, wacana pemboikotan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani muncul dari fraksi-fraksi partai yang memilih opsi c (adanya pelanggaran dalam bailout untuk Bank Century) sebagai dampak dari rekomendasi DPR terhadap kasus Bank Century.

(T.I023/S026)