Ambon (ANTARA) - Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah asal Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan kegiatan studi banding ke Kota Ambon untuk mempelajari tugas dan fungsi Banmus di DPRD Maluku.

"Mereka melakukan study banding terhadap berbagai kegiatan DPRD Maluku, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Banmus," kata Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury di Ambon, Jumat.

Peran Banmus DPRD Maluku bukan hanya menyusun jadwal, tetapi juga mendiskusikan berbagai persoalan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab DPRD.

Baca juga: DPRD Maluku perketat kunjungan masyarakat ke gedung dewan

Menurut dia, Banmus merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang juga disebut dengan istilah DPRD mini dan di sini terdapat 23 anggota dan jumlahnya sudah lebih dari setengah anggota legislatif.

"Berbagai kegiatan dewan juga dilakukan atas pertimbangan dari badan musyawarah, dan DPRD DKI Jakarta juga ingin belajar tentang peran DPRD Maluku dalam percepatan penanganan COVID-19," ujarnya.

DPRD DKI Jakarta sangat merespon ketika mengetahui kalau DPRD Maluku ini membentuk tim pengawasan dan penanganan COVID-19 yang terbagi dalam tiga sub tim.

"Di masa pandemi ini, agenda DPRD Maluku tetap berjalan seperti biasa, dan yang didapati saat ini adalah kegiatan dewan lebih banyak dan kita tetap berproses karena masyarakat membutuhkan kehadiran DPRD sebagai representasi dari rakyat," ucap Wattimury.

Baca juga: Sepuluh orang di sekretariat DPRD Maluku positif COVID-19

Ketua tim Banmus DPRD DKI Jakarta Rany Muliani menyatakan, walau pun Kota Ambon khususnya masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi tidak menimbulkan kehebohan dan masyarakat tetap tenang, dimana kondisi seperti ini tidak ditemukan di Jakarta.

"Di Kota Ambon banyak sekali hal-hal yang bisa kami pelajari, seperti di DPRD provinsi karena meski pun dalam situasi pandemi tetapi tidak ada pengurangan kegiatan walaupun ketakutan pasti ada," tandasnya.

Rani Muliani yang juga Ketua F-Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta ini mengatakan apa yang dibicarakan dalam pertemuan bersama DPRD Maluku akan dijadikan referensi untuk mereka agar bisa diterapkan di Jakarta.

Baca juga: Aktivitas DPRD Maluku bisa tutup bila lima orang positif COVID-19