Mataram (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan meraih urutan ketujuh dari 33 provinsi yang menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) dengan jujur dan transparan.

"Tahun lalu NTB berada di urutan ke-17. UN tahun ini angka satu harus hilang, sehingga NTB masuk dalam sepuluh besar atau paling tidak meraih posisi ketujuh dari seluruh provinsi di Indonesia yang menggelar UN," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) NTB, H. Lalu Syafi`i di Mataram, Selasa.

Menurut dia, posisi ketujuh provinsi terjujur yang menggelar UN itu memang tidak mudah, tetapi jika koordinasi dan komitmen dari semua komponen sudah sangat kuat tidak mustahil prestasi itu akan mampu diraih.

Untuk itu, pihaknya tengah berupaya memantapkan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyamakan pandangan agar pelaksanaan UN berjalan lancar.

"Saat ini UN menjadi perhatian serius dari semua pihak karena kegiatan tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan rasa kejujuran dan berkeadilan," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak terutama jajaran Dinas Dikpora yang ada di kabupaten/kota untuk betul-betul berkoordinasi dengan baik dalam menyukseskan pelaksanaan UN tahun ini.

Pemerintah menginginkan hasil UN tahun ini murni dari sebuah kejujuran. Oleh sebab itu pengawasan UN semakin diperketat dengan melakukan berbagai perubahan pada sistem pengawasan pelaksanaan UN.

"Pengawasan kita perketat untuk mencapai hajat pelaksanaan UN yaitu membangun kejujuran, transparansi dan pelaksanaan UN yang kredibel yang mampu membawa pencitraan masyarakat percaya terhadap pendidikan," katanya.

Selain menguatkan koordinasi antara provinsi dengan kabupaten/kota, kata Syafi`i, upaya lain yang dilakukan yaitu seluruh kepala sekolah dan panitia ujian nasional di NTB akan disumpah untuk jujur dalam melaksanakan UN.

Pengambilan sumpah para kepala sekolah tersebut akan dilakukan oleh Dinas Dikpora masing-masing kabupaten/kota dan akan dilakukan secara bersamaan menjelang pelaksanaan UN.

"Kebijakan pengambilan sumpah itu merupakan kesepakatan seluruh Kepala Dinas Dikpora kabupaten/kota dan Kepala Dinas Dikpora NTB dalam rapat koordinasi yang berlangsung beberapa waktu lalu," ujarnya.

Menurut dia dengan adanya pengambilan sumpah tersebut para kepala sekolah dituntut untuk tidak boleh melanggar dan harus mampu menyelenggarakan UN dengan jujur dan penuh rasa keadilan sesuai tuntutan pelaksanaan UN tahun ini.

Ia mengharapkan bentuk kecurangan dalam pelaksanaan UN tahun ini tidak akan terjadi sehingga harapan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melalui surat nomor 2048/BSNP/II/2010 tentang UN yang jujur dan objektif, dapat terwujud.

"Upaya-upaya yang kita lakukan merupakan suatu terobosan untuk menciptakan pelaksanaan UN yang jujur di setiap sekolah, karena pada hakikatnya UN untuk mengukur kemampuan para peserta didik dalam menyerap pelajaran dengan cara yang betul-betul murni tanpa ada rekayasa," katanya.

Selain mentargetkan meraih posisi ketujuh provinsi penyelenggara UN, Pemerintah Provinsi NTB juga mentargetkan tingkat kelulusan UN SMA/MA tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni dari 85,07 persen naik menjadi 85,5 persen, tingkat SMK dari 81,40 persen menjadi 81,80 persen dan SMP/MTs dari 91,05 naik menjadi 91,82 persen.

Untuk mencapai target tersebut Dikpora Provinsi dan kabupaten/kota menggelar uji coba menjawab soal-soal seluruh mata pelajaran yang di UN kan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran yang diterima di sekolah.

"Seluruh sekolah sudah menggelar "try out" atau latihan menjawab soal yang dilakukan di masing-masing sekolah. Mudah-mudahan dengan upaya itu tingkat kelulusan bisa lebih meningkat dibanding tahun lalu," ujarnya. (WLD/K004)