London (ANTARA) - Indonesia ingin menjadi pionir dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan serta budaya lokal, dan HAM, termasuk kehidupan ekonomi masyarakat di daerah wisata pasca-COVID-19.

Hal itu disampaikan Dubes RI untuk Kerajaan Spanyol dan perwakilan Indonesia di UNWTO, Hermono, kepada Antara London, Senin, sehubungan dengan ditandatanganinya UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics (UNWTO FCTE) di Spanyol, pada akhir pekan.

Dubes Hermono mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani UNWTO FCTE atau konvensi kerangka kerja etika pariwisata.

Dubes Hermono mewakili Pemerintah Indonesia dalam menandatangani UNWTO FCTE yang merupakan konvensi internasional untuk mempromosikan pariwisata yang adil, inklusif, dan transparan.

Baca juga: Penerapan protokol CHSE dinilai bisa wujudkan pariwisata berkelanjutan

Dikatakannya penandatanganan konvensi merupakan langkah signifikan menuju ratifikasi konvensi, yang diadopsi pada Sidang Umum UNWTO ke-23 pada September tahun lalu di St Petersburg, Rusia.

Menurut Dubes Hernowo, konvensi dilakukan agar pengembangan pariwisata dunia tetap memperhatikan kode etik sebagaimana diatur dalam konvensi.

“Ini juga penting untuk menepis pandangan negatif bahwa sektor pariwisata dapat merusak lingkungan dan budaya lokal akibat derasnya nilai-nilai asing yang dibawa wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Dubes Hermono mengaku alasan Indonesia menganggap penting agar konvensi tersebut segera dilaksanakan karena untuk entry into force perlu minimal 10 negara yang menandatangani.

Baca juga: Menparekraf: Bali perlu masterplan pariwisata berkelanjutan

Komitmen Indonesia yang kuat ini juga sebagai tanggung jawab moral karena Indonesia terlibat aktif dalam perumusan konvensi. “Hal ini yang menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia berinisiatif sebagai negara pertama yang menandatangani konvensi dengan harapan dapat segera diikuti oleh negara anggota UNWTO lainnya,” ujar Dubes.

Indonesia telah membuktikan komitmennya untuk menegakkan prinsip-prinsip etika tertinggi dalam mengembangkan sektor pariwisata Indonesia.

Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Madrid Svetlana Prasasthi kepada Antara Senin mengatakan acara penandatanganan konvensi dihadir Executive Director UNWTO, Manuel Butler, Deputy Director for Asia and the Pacific, UNWTO Harry Hwang dan Legal Counsel, UNWTO, Alicia Gomez.

Svetlana A. Prasasthi mengatakan penandatanganan dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19 yang sangat ketat, hanya terdapat enam orang di dalam gedung kantor UNWTO mengikuti peraturan dari Pemerintah Regional Madrid.

Baca juga: Pangeran Harry dukung rencana pariwisata berkelanjutan

Dengan menandatangani konvensi tersebut, kata dia, Indonesia telah membuktikan komitmennya untuk menegakkan prinsip-prinsip etika tertinggi dalam mengembangkan sektor pariwisata Indonesia.

Selama ini Indonesia juga telah memainkan peran penting dalam penyusunan konvensi tersebut. Mantan Menteri Pariwisata RI, I Gede Ardika, merupakan anggota World Committee on Tourism Ethics 2018 - 2021 dan berperan langsung dalam transformasi Global Code of Ethics in Tourism menjadi instrumen hukum yang mengikat secara internasional.

Indonesia menjadi negara anggota UNWTO sejak tahun 1975, dan saat ini sedang bekerja sama dengan organisasi PBB itu untuk pembukaan kembali pariwisata Indonesia bagi wisatawan mancanegara pasca-pandemi COVID-19.

Penandatanganan UNWTO FCTE menjadi salah satu komitmen terakhir Dubes Hermono di Spanyol sebelum memulai penugasan selanjutnya di Malaysia.

Baca juga: Pengamat: pengembangan sektor pariwisata harus berkelanjutan