Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mematuhi kewajiban sebagai pejabat negara dengan melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan mengumumkannya ke masyarakat.

"Mengenai kepatuhan jajaran BUMN yang masih rendah, saya minta menteri terkait dan Meneg BUMN untuk menginstruksikan kepada pejabat BUMN segera memenuhi kewajibannya," kata Presiden saat bersama Wapres Boediono dan sejumlah menteri mengumumkan kekayaannya di Kantor Presiden Jakarta, Jumat.

Menurut Presiden, aset BUMN adalah aset negara yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga penghasilan dan harta kekayaan pejabatnya harus diketahui publik.

"Saya ingin segera dilaksanakan kewajiban itu, meski sebagai korporat mereka memiliki independensi tertentu tetapi mari kita pahami aset badan usaha milik negara ya milik negara. Oleh karena itu wajib untuk memenuhi kewajibannya," katanya.

Presiden juga meminta KPK dalam tiga bulan ini untuk melaporkan tingkat kepatuhan pejabat BUMN itu.

Ketua KPK sementara, Tumpak Hatorangan Pangabean, mengatakan bahwa dari jumlah pejabat BUMN dan BUMD sebanyak 10.221 orang, baru sekitar 5.706 orang yang lapor atau sekitar 55,8 persen.

Sementara itu, pejabat eksekutif atau penyelenggara negara yang jumlahnya 83.297 orang, telah melapor 65.374 orang atau mencapai 77 persen. Untuk pejabat legislatif yang jumlahnya mencapai 15.996 orang sebanyak 15.775 orang telah menyampaikan laporan atau mencapai 98 persen, dan pejabat judikatif yang jumlahnya 9.934 orang telah melapor sebanyak 8.832 orang atau mencapai 88 persen.

"Untuk seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu I dan IIB semua sudah menyampaikan laporan harta kekayaannya, meski beberapa harus diikuti dengan pengumumannya," katanya.

Selain Presiden dan Wapres yang mengumumkan kekayaannya, sejumlah menteri juga menyampaikan kekayaannya yaitu Mensesneg Sudi Silalahi, Menaker Trans Muhaimin Iskandar, Mensos Salim Seggaf Al Jufri, Meneg Kop UKM Syarifuddin Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Mentan Siswono, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menko Polkam Djoko Suyanto, Meneg Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Helmi Faisal, dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.
(T. D012*G003/Z003/P003)