Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik yang juga peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai, sikap politik dari tiga partai koalisi pemerintah dalam kasus Bank Century menunjukkan bahwa soliditas koalisi terbukti rentan terhadap perpecahan.

"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai demokrat harus mulai menyadari adanya perubahan konstelasi politik. Soliditas koalisi rentan saat menyikapi kasus Century," ujarnya di Jakarta, Kamis, menanggapi hasil voting tentang Kasus Bank Century dalam rapat paripurna DPR, Rabu (3/3) malam.

Dalam voting tersebut, tiga fraksi yang partainya menjadi anggota koalisi pemerintah yakni Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengambil langkah berbeda dengan partai anggota koalisi lainnya yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dukungan yang diberikan Partai Golkar, PKS, dan PPP menyebabkan rapat paripurna DPR memutuskan opsi C yakni menyatakan kebijakan pengucuran dana talangan (bailout) senilai Rp6,7 triliun kepada Bank Century, termasuk proses merger, dan akuisisi atas bank tersebut bermasalah dan terindikasi ada pelanggaran hukum.

Dalam voting itu, sebanyak 325 anggota DPR menyatakan setuju opsi C dan 212 anggota DPR memilih opsi A yang menyatakanbailout Bank Century tidak bermasalah.

Menurut Burhanuddin, SBY dan Partai Demokrat kini dihadapkan pada posisi pelik karena ada indikasi dukungan politik di parlemen mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga dapat mengurangi dukungan terhadap program dan kebijakan pemerintah.

"Artinya, ada tiga partai pendukung koalisi yang `sulit diatur`, sehingga ke depan SBY dan Demokrat harus mampu membangun sinergi yang baik," ujarnya.

Ia mengingatkan, jika tindakan keras diambil terhadap ketiga partai itu seperti melakukan perombakan (reshuffle) kabinet dengan mengganti menteri yang berasal dari ketiga partai itu, justru akan membahayakan.

"Kalau melakukan `reshuffle` terhadap menteri dari ketiga partai itu, maka akan menambah `amunisi` oposisi di parlemen menjadi semakin kuat. Total suara ketiga partai itu di DPR kan sekitar 25 persen lebih. Ini justru akan menyulitkan jalannya pemerintahan ke depan," katanya.(Ant/A024)