Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun rencana kerja prioritas perikanan budidaya tahun 2021 guna mengoptimalkan rencana penggunaan anggaran untuk budidaya yang meningkat pada tahun 2021.

"Alokasi anggaran untuk membangun sektor perikanan budidaya mengalami peningkatan dari 1,08 triliun pada tahun 2020 hingga menjadi 1,2 triliun pada tahun 2021," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.

Menurut Slamet Soebjakto, hal tersebut menjadi bukti keseriusan KKP dalam rangka membangun industri akuakultur dalam negeri.

Sebagai informasi, sasaran produksi perikanan budidaya juga mengalami peningkatan, sebelumnya di tahun 2020 sebesar 18,44 juta ton, sedangkan di tahun 2021 sebesar 19,47 juta ton. Sementara target untuk nilai tukar pembudidaya ikan (NTPI) juga mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 101, sementara di tahun 2021 sebesar 102.

Badan Pusat Statistik (BPS) merillis data kinerja ekonomi bulan Agustus 2020 atau tepatnya periode akhir kuartal II. Dalam rillis tersebut, BPS mencatat adanya capaian kinerja positif khususnya menyangkut Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) yang kembali stabil di angka ≥ 100. Bulan Agustus tercatat NTPi naik 0,19 poin dari bulan Juli yakni dari 100,40 menjadi 100, 59.

Ia mengemukakan bahwa angka NTPi menjadi salah satu indikator utama adanya perbaikan daya beli masyarakat, serta naiknya angka Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPi) mengindikasikan ada perbaikan pada efisiensi produksi budidaya, sehingga ada penambahan nilai tambah margin keuntungan.

Capaian NTPi yang dirilis BPS, lanjutnya merupakan kabar baik di tengah pandemi yang masih melanda. Capaian itu juga dinilai merupakan dampak dari berbagai program stimulus langsung yang terus digelontorkan pemerintah.

"Penyusunan rencana kerja dan alokasi anggaran menjadi sebuah poin penting dalam menentukan arah kebijakan serta keberhasilan pencapaian target pembangunan perikanan budidaya ke depan. Apalagi dengan dijadikannya sektor perikanan budidaya sebagai andalan untuk menggerakkan perekonomian dalam bidang kelautan dan perikanan," jelas Slamet.

Slamet menambahkan bahwa hal ini sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan subsektor perikanan budidaya dengan cara membangun sentra produksi akuakultur yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan devisa negara.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam penyusunan rencana kerja tahun depan ada beberapa hal yang perlu untuk diprioritaskan seperti kegiatan yang menunjang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan padat karya sebagai antisipasi dampak ekonomi bagi rakyat.

Untuk itu, ujar dia, kegiatan bantuan seperti sarana maupun prasarana budidaya harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.

"Prioritas berikutnya ialah pelaksanaan major project pembangunan revitalisasi tambak udang di daerah dengan produktivitas menguntungkan dan berkelanjutan sehingga dapat menjadi percontohan dan penggerak masuknya investasi," ujar Slamet.

Slamet memaparkan pengembangan model usaha komoditas unggulan seperti kepiting, lobster, sidat, ikan hias dan ikan lokal serta pengembangan komoditas baru yang bernilai ekonomis tinggi seperti kobia dan udang merguensis masuk dalam poin prioritas berikutnya.

Slamet juga menekankan mengenai pentingnya penguatan data dan informasi serta Norma Standar Prosedur dan Kriteria dalam rangka peningkatan tata kelola perikanan budidaya.

KKP, lanjut Dirjen Perikanan Budidaya, sedang membangun pula big data yang diharapkan dapat memberikan data yang lebih akurat, akuntabel dan lebih termutakhirkan pada masa mendatang.

Baca juga: Kemenko Maritim kembangkan Telong Elong jadi sentra budidaya lobster
Baca juga: Tingkatkan produksi budidaya, KKP salurkan benih dan pakan ikan