Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta upaya reformasi birokrasi di tubuh Polri harus menjadi prioritas untuk dilakukan dan dipercepat agar menjadi lembaga yang profesional serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

"Reformasi birokrasi Polri perlu terus dilanjutkan, bahkan dipercepat, sehingga harapan terwujudnya postur Kepolisian RI yang semakin profesional, humanis, bebas KKN dan terpercaya dapat segera terlaksana," kata Ma'ruf Amin pada Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-29 Tahun 2020 secara virtual dari rumah dinas wapres di Jakarta, Jumat.

Reformasi birokrasi di Polri mendesak untuk dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di dalamnya.

Baca juga: Wapres minta Polri jamin penanganan Pilkada dan COVID-19 berjalan baik

Polri juga diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tambah Ma'ruf.

"Tuntutan tugas dan fungsi Polri, yang harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, membutuhkan inovasi-inovasi baru sebagai bagian yang tidak terlepaskan dari reformasi organisasi di tubuh Polri," tegasnya.

Wapres juga mengapresiasi kinerja Polri dalam memanfaatkan teknologi informasi dan digital di beberapa pelayanannya, antara lain e-samsat, SIM online, SKCK online, Smart SIM dan e-tilang.

Baca juga: Menteri PANRB sebut reformasi birokrasi penopang Polri masa depan

"Inovasi seperti ini tentunya telah memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Intinya organisasi harus agile dan responsif untuk menjawab kecepatan perubahan dari harapan dan tuntutan masyarakat," tukasnya.

Dalam Seminar tersebut, Wapres Ma'ruf juga meminta Polri beradaptasi dalam menyesuaikan perkembangan tantangan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang terus berubah baik di tingkat lokal, nasional, regional hingga global.

"Sebagai satu organisasi, Kepolisian RI juga dituntut untuk berani melakukan adaptasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan, yang tentunya membawa tantangan-tantangan kamtibmas baru," ujarnya.

Baca juga: Polri tegaskan komitmen reformasi birokrasi perekrutan SDM