Surabaya (ANTARA) - Lembaga Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan dana kelurahan untuk kepentingan Pilkada Surabaya 2020.

Koordinator SCWI Hari Cipto Wiyono di Surabaya, Kamis, mengingatkan Pemkot Surabaya agar tidak mempolitisasi dana kelurahan. Masalahnya, jika ada penyimpangan dalam realisasi dana itu bisa berdampak hukum.

"Kalau ada penyimpangan uang negara, berujung proses hukum," ujarnya.

Hari meminta Pemkot Surabaya harus transparan dalam penggunaan dana kelurahan. Realisasi dana kelurahan harus dipisahkan dengan kepentingan politik praktis.

"Kalau di balik itu (dana kelurahan) ada tujuan politik, itu mungkin menyalahgunakan anggaran," katanya.

Baca juga: Difabel berharap Cawali Surabaya wujudkan pendidikan inklusif

Menurut dia, penggunaan dana kelurahan harus ada sosialisasi dengan tujuan supaya masyarakat faham bahwa dana itu bersumber dari APBD untuk pembangunan kampung.

"Transaparan dan sosialisasi itu penting supaya masyarakat tahu, biar tidak seolah-olah dana kelurahan dari Bappeko yang menguntungkan Pak Eri (Bacawali Surabaya Eri Cahyadi) sebagai mantan Kepala Bappeko," katanya.

Berdasarkan temuan di lapangan, kata Hari, banyak bantuan COVID-19 kepada masyarakat terdampak tersemat gambar Eri Cahyadi. Padahal, bantuan itu murni dari Pemkot Surabaya.

Ia juga menyayangkan Eri Cahyadi yang baru mundur dari aparatur sipil negara (ASN) setelah mendapatkan rekomendasi sebagai cawali dari DPP PDI Perjuangan. "Eri tanggal berapa keluar dari ASN. Dia terima rekom dahulu, baru mundur," katanya.

Baca juga: Pilkada Surabaya, PKS sasar milenial dulang suara Machfud-Mujiaman

Baca juga: Risma dijadwalkan jadi jurkam pasangan Eri-Armudji

Hari mendorong kontestasi Pilkada Surabaya harus bersih, tidak menggunakan infrastruktur pemerintah. Hal ini penting mengingat Eri didukung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Diketahui Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 1 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI.

Selain itu, mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik nonparlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.

Sementara itu, pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 2 diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, dan Partai NasDem serta didukung partai nonparlemen, yakni Partai Perindo.