Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melantik sembilan pejabat eselon I BKPM, Rabu (30/9), di antaranya ada penambahan struktur jabatan staf ahli dan staf khusus.

Jabatan baru dalam struktur BKPM itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

"Mewakili seluruh karyawan BKPM, saya mengucapkan selamat. Semoga amanah ini bisa dipegang dan menjadi motivasi dalam pengabdian kita kepada rakyat, bangsa, dan negara. Proses pelantikan ini merupakan bagian akhir dari lelang jabatan yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan memenuhi syarat-syarat yang ada sesuai ketentuan," kata Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Sembilan pejabat Eselon I BKPM yang dilantik yakni sebagai berikut:
1. Nurul Ichwan sebagai Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
2. Yuliot sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Riyatno sebagai Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal
4. Achmad Idrus sebagai Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
5. Imam Soejoedi sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Heldy Satrya Putera sebagai Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
7. Indra Darmawan sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro
8. Aries Indanarto sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas
9. Robert Leonard Marbun sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan

Bahlil mengingatkan saat ini BKPM memiliki beberapa hal yang perlu dilakukan bersama, antara lain kerja tim untuk mewujudkan Key Performance Index (KPI) yang telah ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya yaitu meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB), realisasi investasi, dan insentif investasi.

Baca juga: Satu perusahaan Korea Selatan relokasi pabrik dari China ke Pati

Bahlil juga meminta untuk setiap pejabat Eselon I untuk membuat KPI masing-masing, sama halnya dengan Kepala BKPM dan seluruh anggota kabinet yang juga memiliki KPI dengan Presiden RI dan harus siap untuk dievaluasi kapan saja.

"Saya sering membuat lelucon. Bahwa sesungguhnya yang punya saham di seluruh kementerian/ lembaga yang pimpinannya adalah anggota kabinet, itu adalah para eselon I-IV maupun tanpa eselon. Sementara menteri atau pimpinan lembaga itu kontrakan saja. Apa mau kata Presiden, itu bisa selesai panjang atau selesai pendek. Namun untuk BKPM, setelah ini kita teken komitmen kita bersama, pakta integritas, untuk kita semuanya bisa capai KPI," ujarnya.

Menutup sambutannya, Bahlil mengingatkan kembali bahwa saat ini BKPM telah menerima banyak pelimpahan kewenangan.

"Sekarang Presiden dan negara mengharapkan kinerja kita yang positif. Saya pikir fair (adil) karena kita sudah mendapatkan kewenangan. Di sisi lain kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kinerja kita. Semuanya itu tidak lain hanya satu tujuannya, bagaimana mewujudkan cita-cita mulia daripada kemerdekaan Indonesia, untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur, kesejahteraan seluruh wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke," pungkas Bahlil.

Baca juga: Bahlil: Kalau fokus kelola UMKM, ekonomi tumbuh 4 persen mudah dicapai