Bandarlampung (ANTARA) - Ilmuwan dari FISIP Universitas Lampung, Dr Hertanto, mendorong para calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada serentak 2020 berkampanye dengan menggunakan media sosial guna meminimalisir pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

"Kepala daerah harus berinovasi dalam menyampaikan visi dan misinya dan paling mudah dan murah yakni melalui media sosial," kata dia.

Baca juga: Dinkes Bantul rekomendasikan pembatasan peserta dalam kampanye Pilkada

Menurut dia, melalui media sosial kemungkinan para calon kepala daerah untuk terkena pelanggaran terhadap Covid-19 dapat dihindari namun, konten-konten kampanye pun harus sehat. "Misalnya kontennya bisa berisi pendidikan politik kepada masyarakat kemudian berintegritas," kata dia.

Maka dari itu, dirinya pun menyarankan kepada calon kepala daerah, partai politik pengusung maupun tim sukses untuk bisa menyewa orang-orang yang ahli dalam teknologi informatika.

Baca juga: KPU Sumsel ingatkan paslon pilkada tidak gelar jalan santai

"Tapi bukan buzzer namun ahli IT yang dapat buat konten bagus baik di Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya," katanya.

Namun, lanjut dia, bukan berarti calon kepala daerah tidak boleh melakukan iklan kampanyenya melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Baca juga: Bawaslu RI fokus pengawasan kampanye di media sosial

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bandarlampung, Candrawansah, mewanti-wanti kepada pasangan calon kepala daerah agar dalam berkampanye melalui media sosial tidak menyebarkan berita yang tidak benar untuk menjatuhkan lawannya.

"Saya ingatkan agar untuk berita atau konten yang dimuat di media cetak ataupun elektronik dan media sosial tidak mengandung fitnah atau hoaks kepada calon lain karena itu ada unsur pidanya," kata dia.