Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koperasi dan UKM (KUKM) Sjarifuddin Hasan mengharapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mampu menjadi jalan keluar bagi KUKM dalam menghadapi pakta dagang bebas ASEAN-China (ACFTA).

"Besar harapan kami penyaluran KUR dapat membantu pegiat koperasi dan pelaku KUKM agar siap menghadapi era persaingan bebas," kata Sjarif Hasan di Jakarta.

Ia memperkirakan tidak lama lagi banyak produk China akan membanjiri pasar Indonesia sebagai akibat telah diberlakukannya perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Agreement/ ACFTA) sejak 1 Januari 2010.

Produk China di pasar Indonesia juga diperkirakan akan memberi dampak negatif terhadap pelaku KUKM di Indonesia.

"Oleh karena itu, saya harap dengan adanya KUR pelaku KUKM dapat lebih mudah mengakses modal agar mereka mampu menutup kelemahan dalam bersaing dengan produk China khususnya," katanya.

Sjarif menambahkan, saat ini KUR menjadi salah satu instrumen yang paling diandalkan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan yang pada 2014 ditargetkan turun menjadi sekitar 8-10 persen.

"Saya harap dana sekitar Rp20 triliun tiap tahunnya selama lima tahun ke depan dapat kita deliver (kirimkan) kepada rakyat melalui KUR," katanya.

Pihaknya bersama pemangku kepentingan yang lain, telah bersepakat mempermudah pelaku KUKM mengakses KUR.

Bagi kredit mikro di bawah Rp5 juta tidak dipersyaratkan agunan dan BI checking serta bagi calon debitur yang memiliki kredit konsumtif tetap dimungkinkan mengakses KUR.

Penyaluran KUR sejak Januari 2008 sampai Januari 2010 mencapai Rp17,542 triliun melayani 2,4 juta debitur dengan rata-rata kredit Rp7,24 juta/orang. (*)
H016/A011