Sri Mulyani sebut pertumbuhan 2021 tergantung pada penanganan COVID-19
29 September 2020 20:16 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan tanggapan pemerintah atas pengesahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2020). Dalam Rapat Paripurna itu DPR menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-Undang serta menetapkan perpanjangan waktu pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penanganan COVID-19 menjadi salah satu kunci utama agar perekonomian mulai pulih dan bisa kembali tumbuh pada kisaran lima persen pada 2021.
"Faktor yang bisa memulihkan antara lain penanganan COVID-19 yang sudah dilakukan tahun ini dan berlanjut di tahun depan dengan protokol kesehatan," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual seusai persetujuan UU APBN 2021 di Jakarta, Selasa.
Ia memastikan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan bisa memulihkan kembali kegiatan ekonomi maupun sosial yang selama ini terhambat seiring dengan adanya pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah terdampak.
Baca juga: Indef sebut revisi proyeksi pemerintah langkah untuk bersiap diri
Selain itu, faktor pemulihan lainnya adalah ketersediaan vaksin yang saat ini sedang diupayakan Indonesia bersama dengan institusi internasional lainnya, yang bisa memberikan optimisme terhadap membaiknya kinerja ekonomi di 2021.
"Timeline dari penemuan vaksin ini bisa mengurangi ketidakpastian, terutama tahun ini dan tahun depan. Ini bisa mempengaruhi swing pemulihan ekonomi kita. Kalau kita bisa mendapatkan vaksin dan melakukan vaksinasi cukup luas, kita bisa akselerasi pemulihan ekonomi," katanya.
Sri Mulyani menambahkan upaya untuk akselerasi pertumbuhan juga dilakukan melalui ekspansi fiskal dengan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti penguatan bansos dan BLT serta pemberian insentif pajak, bantuan kredit dan penjaminan bagi UMKM dan korporasi.
Baca juga: Pemerintah yakin ekonomi kuartal III membaik meski dibayangi resesi
Pemerintah, lanjut dia, juga melakukan penguatan pondasi ekonomi Indonesia di 2021 dengan akselerasi program reformasi yang selama ini sudah dilakukan untuk menjaga produktivitas, memperkuat daya saing dan pembenahan iklim investasi.
"Kita akan membangun fondasi ekonomi Indonesia agar lebih produktif, kompetitif dan inovatif. Landasannya adalah Omnibus Law, reformasi anggaran, dan membangun lembaga pengelola investasi. Ini merupakan langkah maupun tools, untuk bisa akselerasi peningkatan investasi," kata Sri Mulyani.
Terakhir, ia memastikan pemulihan ekonomi bergantung kepada perekonomian global yang diproyeksikan mulai membaik dan lebih positif pada 2021, sehingga terdapat perbaikan kinerja ekspor maupun impor, meski masih ada ketidakpastian.
"Semua itu menimbulkan sense optimisme dan harapan. Jadi optimisme adanya pemulihan ekonomi melalui penanganan COVID maupun vaksin, serta sense untuk reformasi membangun pondasi ekonomi menjadi lebih kuat, ini kita lakukan terus menerus melalui instrumen APBN," katanya.
"Faktor yang bisa memulihkan antara lain penanganan COVID-19 yang sudah dilakukan tahun ini dan berlanjut di tahun depan dengan protokol kesehatan," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual seusai persetujuan UU APBN 2021 di Jakarta, Selasa.
Ia memastikan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan bisa memulihkan kembali kegiatan ekonomi maupun sosial yang selama ini terhambat seiring dengan adanya pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah terdampak.
Baca juga: Indef sebut revisi proyeksi pemerintah langkah untuk bersiap diri
Selain itu, faktor pemulihan lainnya adalah ketersediaan vaksin yang saat ini sedang diupayakan Indonesia bersama dengan institusi internasional lainnya, yang bisa memberikan optimisme terhadap membaiknya kinerja ekonomi di 2021.
"Timeline dari penemuan vaksin ini bisa mengurangi ketidakpastian, terutama tahun ini dan tahun depan. Ini bisa mempengaruhi swing pemulihan ekonomi kita. Kalau kita bisa mendapatkan vaksin dan melakukan vaksinasi cukup luas, kita bisa akselerasi pemulihan ekonomi," katanya.
Sri Mulyani menambahkan upaya untuk akselerasi pertumbuhan juga dilakukan melalui ekspansi fiskal dengan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti penguatan bansos dan BLT serta pemberian insentif pajak, bantuan kredit dan penjaminan bagi UMKM dan korporasi.
Baca juga: Pemerintah yakin ekonomi kuartal III membaik meski dibayangi resesi
Pemerintah, lanjut dia, juga melakukan penguatan pondasi ekonomi Indonesia di 2021 dengan akselerasi program reformasi yang selama ini sudah dilakukan untuk menjaga produktivitas, memperkuat daya saing dan pembenahan iklim investasi.
"Kita akan membangun fondasi ekonomi Indonesia agar lebih produktif, kompetitif dan inovatif. Landasannya adalah Omnibus Law, reformasi anggaran, dan membangun lembaga pengelola investasi. Ini merupakan langkah maupun tools, untuk bisa akselerasi peningkatan investasi," kata Sri Mulyani.
Terakhir, ia memastikan pemulihan ekonomi bergantung kepada perekonomian global yang diproyeksikan mulai membaik dan lebih positif pada 2021, sehingga terdapat perbaikan kinerja ekspor maupun impor, meski masih ada ketidakpastian.
"Semua itu menimbulkan sense optimisme dan harapan. Jadi optimisme adanya pemulihan ekonomi melalui penanganan COVID maupun vaksin, serta sense untuk reformasi membangun pondasi ekonomi menjadi lebih kuat, ini kita lakukan terus menerus melalui instrumen APBN," katanya.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020
Tags: