Menperin dukung program Batam Bintan Karimun Murah besutan Kadin
27 September 2020 15:37 WIB
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) menerima plakat dari Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani (kanan) pada acara peluncuran program Batam Bintan Karimun (BBK) Murah di Bintan, Kepulauan Riau, Sabtu (26/9/2020). ANTARA/HO-Kementerian Perindustrian/aa.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung program Batam Bintan Karimun (BBK) Murah yang digagas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia karena melakukan langkah sinergi dengan pemerintah terkait upaya pemulihan ekonomi nasional, yang diyakini dapat menarik investasi baru sekaligus menjadi stimulus untuk membangkitkan ekonomi daerah di tengah tekanan dampak pandemi COVID-19.
“Kami menyambut baik salah satu program yang dicanangkan oleh Kadin Indonesia melalui Kadin Kepri, yakni Batam Bintan Karimun (BBK) Murah. Kami melihat bahwa program ini akan berdampak positif pada upaya pemulihan ekonomi khususnya di Provinsi Kepulauan Riau,” kata Menperin lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut Menperin, program BBK Murah dinilai akan menjadi daya tarik bagi para investor, sebab nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) di BBK terbilang kompetitif, serta harga sewa lahan dan pabrik siap pakai di Kawasan Industri BBK juga sangat bersaing dengan harga lahan kawasan industri khususnya di Jawa.
Di samping itu, kegiatan produksi di Batam cenderung memiliki harga lebih terjangkau. Kemudian, biaya infrastruktur dasar seperti gas, listrik dan pelabuhan juga sangat bersaing.
“Kami mendorong agar dilakukan sinergi dalam mendukung program ini, baik tingkat kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maupun pengusaha dan asosiasi industri,” imbuhnya.
Menteri AGK menambahkan, adanya program BBK Murah ini, pemerintah bersama stakeholders juga siap menyediakan insentif yang dibutuhkan para investor seperti keringanan pajak dan retribusi daerah, sewa lahan yang murah, kemudahan perizinan, stimulus bagi IKM, dan cicilan uang wajib tahunan (UWT) BP Batam.
Hal senada disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pihaknya berharap BP Kawasan dan Pemerintah Daerah bersama-sama menyukseskan program BBK Murah ini, dengan memberikan insentif pajak daerah, layanan utilitas terjangkau, pelayanan perizinan mudah dan tidak berbelit, serta dukungan keamanan yang memberikan rasa nyaman bagi investor.
“Pengembangan industri berbasis klaster melalui Super Hub di daerah-daerah tersebut akan mendorong pemerataan ekonomi antar daerah,” ujarnya.
Menurut Airlangga, hingga kini tercatat 11 perusahaan yang telah bernegosiasi final, dengan nilai investasi yang ditargetkan sebesar 550 juta dolar AS dan tenaga kerja yang akan diserap mencapai 1.500 orang.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengungkapkan, pihaknya tetap semangat untuk melakukan terobosan dan jemput bola kepada para investor di luar negeri, meskipun sedang di masa COVID-19 yang tantangannya besar.
“Investasi yang masuk ke Indonesia ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja, terutama pada masa pandemi ini. Untuk program BBK Murah tak hanya berupa sewa lahan gratis, tapi juga dari segi insentif. Hal itu akan meningkatkan iklim usaha menjadi lebih baik,” jelasnya.
“Kami menyambut baik salah satu program yang dicanangkan oleh Kadin Indonesia melalui Kadin Kepri, yakni Batam Bintan Karimun (BBK) Murah. Kami melihat bahwa program ini akan berdampak positif pada upaya pemulihan ekonomi khususnya di Provinsi Kepulauan Riau,” kata Menperin lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut Menperin, program BBK Murah dinilai akan menjadi daya tarik bagi para investor, sebab nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) di BBK terbilang kompetitif, serta harga sewa lahan dan pabrik siap pakai di Kawasan Industri BBK juga sangat bersaing dengan harga lahan kawasan industri khususnya di Jawa.
Di samping itu, kegiatan produksi di Batam cenderung memiliki harga lebih terjangkau. Kemudian, biaya infrastruktur dasar seperti gas, listrik dan pelabuhan juga sangat bersaing.
“Kami mendorong agar dilakukan sinergi dalam mendukung program ini, baik tingkat kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maupun pengusaha dan asosiasi industri,” imbuhnya.
Menteri AGK menambahkan, adanya program BBK Murah ini, pemerintah bersama stakeholders juga siap menyediakan insentif yang dibutuhkan para investor seperti keringanan pajak dan retribusi daerah, sewa lahan yang murah, kemudahan perizinan, stimulus bagi IKM, dan cicilan uang wajib tahunan (UWT) BP Batam.
Hal senada disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pihaknya berharap BP Kawasan dan Pemerintah Daerah bersama-sama menyukseskan program BBK Murah ini, dengan memberikan insentif pajak daerah, layanan utilitas terjangkau, pelayanan perizinan mudah dan tidak berbelit, serta dukungan keamanan yang memberikan rasa nyaman bagi investor.
“Pengembangan industri berbasis klaster melalui Super Hub di daerah-daerah tersebut akan mendorong pemerataan ekonomi antar daerah,” ujarnya.
Menurut Airlangga, hingga kini tercatat 11 perusahaan yang telah bernegosiasi final, dengan nilai investasi yang ditargetkan sebesar 550 juta dolar AS dan tenaga kerja yang akan diserap mencapai 1.500 orang.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengungkapkan, pihaknya tetap semangat untuk melakukan terobosan dan jemput bola kepada para investor di luar negeri, meskipun sedang di masa COVID-19 yang tantangannya besar.
“Investasi yang masuk ke Indonesia ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja, terutama pada masa pandemi ini. Untuk program BBK Murah tak hanya berupa sewa lahan gratis, tapi juga dari segi insentif. Hal itu akan meningkatkan iklim usaha menjadi lebih baik,” jelasnya.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2020
Tags: