Provinsi DKI Jakarta memperpanjang PSBB hingga 11 Oktober 2020,
Ketua DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang
dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu menyatakan, pengusaha tidak punya pilihan dan harus mendukung kebijakan itu.
HIPPI memahami bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI perlu memperpanjang PSBB 14 hari karena berdasarkan pantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DKI Jakarta, sekalipun penyebarannya sudah mulai melanda tapi angkanya masih mengkhawatirkan.
"Bagi dunia usaha juga tidak ada pilihan bahwa kami harus menerima dan melaksanakan aturan main PSBB sekalipun membatasi ruang gerak operasional usaha kita," ujar Sarman.
Dengan perpanjangan ini, kata Sarman, sudah pasti semakin memberatkan pengusaha, mulai transaksi yang minim, omzet yang turun hingga 80 persen, "cash flow" yang semakin tertekan serta biaya operasional semakin membebani pengusaha.
"Tapi ini risiko yang harus kita hadapi dan tanggung bersama. Yang menjadi harapan kami adalah PSBB ini yang terakhir supaya ada kepastian bagi dunia usaha," ujarnya.
Baca juga: PSBB dinilai berhasil tekan pertambahan kasus COVID-19 di Jakarta
Tapi semua ini akan dapat di atasi dengan semangat gotong-royong dan kebersamaan serta semua memiliki kesadaran yang tinggi untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan.
"Semakin cepat kita mampu mengendalikan dan menekan penularan COVID-19 maka akan semakin cepat pula kita memulihkan perekonomian kita," katanya.
Dia melanjutkan, sekalipun pemerintah sudah mengumumkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kwartal III-2020 mengalami kontraksi minus 2,9 persen hingga minus 1,2 persen yang menandakan Indonesia akan memasuki resesi, namun pengusaha tidak khawatir dengan resesi justru mereka akan khawatirkan jika pandemi berkepanjangan.
"Kami menyadari bahwa fundamental ekonomi kita masih kuat, jika pandemi ini segera kita akhiri maka dengan normalnya kembali berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis maka kita akan cepat keluar dari resesi," katanya.
Jadi kunci utamanya adalah semua berperan menghentikan penyebaran COVID-19 dengan konsisten melaksanakan protokol kesehatan.
Baca juga: Operasi Yustisi, Tiga Pilar Mampang sasar pertokoan
"Tidak ada lagi toleransi dan dispensasi. Ini pertaruhan masa depan ekonomi dan keselamatan semua," karanya.
Tindakan tegas kepada setiap orang yang melanggar protokol kesehatan menjadi sesuatu yang harus diterapkan secara konsisten.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memperpanjang kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta hingga 11 Oktober 2020.
Perpanjangan selama dua pekan itu dilakukan karena masih berpotensi terjadinya kenaikan angka kasus positif virus corona (COVID-19) jika pelonggaran diberlakukan.
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta dan juga tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 959 Tahun 2020, perlu dilakukan perpanjangan pembatasan selama 14 hari berikutnya jika kasus belum menurun secara signifikan.
"Menko Kemaritiman dan Investasi juga menyetujui perpanjangan otomatis PSBB DKI Jakarta selama dua pekan," kata Anies.
Baca juga: Optimalisasi kredit UMKM solusi pulihkan ekonomi Jakarta dari pandemi