Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi konstruksi tahan gempa sangat diperlukan untuk mendukung implementasi program pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur masih merupakan salah satu program kerja pemerintah Presiden Joko Widodo untuk periode 2019-2024, yang merupakan kelanjutan dari program Nawacita yang telah dimulai di periode 2014-2019," ujar Menteri Basuki dalam lokakarya virtual Megastruktur dan Infrastruktur Tahan Gempa Indonesia Karya Anak Bangsa, di Jakarta, Kamis.

Saat ini, lanjut dia, bangunan mega struktur dan infrastruktur yang telah dikonstruksi di berbagai wilayah Indonesia dirancang untuk tahan gempa, tidak sedikit dari bangunan tersebut yang dirancang oleh para engineer Indonesia.

"Potensi gempa bila tidak diantisipasi secara memadai dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang mumpuni akan menimbulkan kerusakan secara langsung terhadap infrastruktur serta menimbulkan resiko yang tinggi bagi masyarakat," katanya.

Menteri Basuki juga mengatakan infrastruktur tidak hanya memperhatikan aspek fungsional, namun seyogyanya juga perlu memberikan sentuhan arsitektural atau seni, dengan tetap memperhatikan keamanan struktur.

Misalnya, ia menyebutkan, jembatan bentang panjang yang saat ini telah banyak dibangun di Indonesia seperti Jembatan Merah Putih di Ambon, Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur, Jembatan Teluk Kendari di Sulawesi Tenggara, dan jembatan-jembatan tol seperti Jembatan Kali Kenteng di Jawa Tengah.

"Hal ini harus dilengkapi dengan struktural health monitoring system untuk pemantauan kesehatan struktur," katanya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi Indonesia sepanjang masa adalah masalah gempa.

"Sebagai negara yang terletak di kawasan cincin api pasifik, Indonesia memiliki jalur gempa, itulah sebabnya Indonesia dikenal sebagai negara vulkanik teraktif di dunia," ujarnya.

Maka itu, lanjut dia, siaga dan waspada terhadap bahaya gempa harus ditingkatkan khususnya melalui mitigasi gempa, yaitu upaya untuk mengurangi risiko.

"Salah satu upaya mitigasi gempa yang dimaksud adalah melalui penguatan bangunan dan infrastruktur, bukan hanya bangunan tinggi di daerah perkotaan saja tapi juga infrastruktur yang tersebar di Indonesia," katanya.

Selain terkait dengan bahaya dan risiko gempa, Satryo Soemantri mengatakan tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia juga terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan yang ada, khususnya infrastruktur hunian dan upaya menciptakan aktivitas yang utuh di seluruh wilayah Indonesia khususnya infrastruktur transportasi.

"Untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah dengan tumbuhnya ekonomi, diperlukan suatu program percepatan yang tentunya harus didukung oleh suatu proses pengembangan dan inovasi yang terus-menerus di semua siklus penyediaan pengembangan infrastruktur, dengan tetap memperhatikan resilient infrastruktur yang dihasilkan terhadap gempa dan bahaya alam lainnya," katanya.

Baca juga: Pembangunan infrastruktur perlu pembaruan teknologi konstruksi
Baca juga: Menteri PUPR siap laksanakan konstruksi infrastruktur ibu kota baru
Baca juga: PUPR: Politeknik PU kejar kebutuhan tenaga terampil konstruksi