Seoul (ANTARA News) - Perundingan bilateral bertujuan menghentikan program nuklir Korea Utara diperkirakan segera dilanjutkan, kata diplomat tinggi Seoul, Rabu, merujuk pada pertemuan tingkat tinggi dan pertukaran antara Korea Utara dan China baru-baru ini.

"Saya tak bisa menyebutkan secara pasti tanggalnya, namun perundingan enam negara akan dibuka dalam waktu dekat mendatang," kata Menteri Luar Negeri Yu Myung-hwan kepada para anggota komisi bidang luar negeri parlemen di Majelis Nasional, sebagaimana dikutip dari Yonhap-OANA.

Perundingan enam negara, yang beranggotakan kedua Korea, China, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat itu macet sejak akhir 2008, karena boikot Korea Utara.

Meski demikian, Korea Utara belum lama menunjukkan damainya terhadap para pesaingnya, dan mengisyaratkan kesediaan untuk kembali bergabung pada perundingan perlucutan senjata nuklir dengan imbalan bantuan ekonomi dan diplomasi tersebut.

Wang Jiarui, ketua departemen internasional Partai Komunis China, yang mengunjungi Pyongyang pekan lalu membantu pelanjutan kembali perundingan nuklir enam negara itu.

Kepala perunding nuklir Korea Utara, Kim Kye-gwan belum lama juga berkunjung ke Beijing. Kunjungan tersebut meningkatkan spekulasi mengenai dilanjutkannya kemali perundingan nuklir yang terhenti itu.

"Ini adalah suatu bukti bahwa ada kemajuan (ke arah pencapaian kesepakatan untuk membuka kembali perundingan) yang dipertimbangkan dari berbagai hal," kata Yu, merujuk pada pertukaran kunjungan tingkat tinggi baru-baru ini antara China dan Korea Utara.

"Saya tidak ragu mengenai pelanjutan perundingan ini karena hal itu sejalan dengan kepentingan Korea Utara sendiri," kata menteri.

Perunding nuklir Korea Utara diperkirakan akan berkunjung ke Amerika Serikat bulan depan, menyusul suatu kunjungan ke Pyongyang pada Desember lalu oleh Stephen Bosworth, utusan khusus AS mengenai Korea Utara.

Korea Utara mengatakan bahwa perundingan itu bertujuan untuk menggantikan gencatan senjata Perang Korea 1950-1953 dengan satu perjanjian perdamaian, yang akan diluncurkan, dan sanksi-sanksi PBB harus dicabut jika pihaknya turut bergabung dengan dialog enam negara yang macet itu.(H-AK/A024)