Pemprov NTB pastikan lima desa siap menerima bantuan sapi impor
22 September 2020 20:54 WIB
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Hj Budi Septiani (baju kuning), mengecek lokasi penanaman pakan hijauan ternak (lamtoro), milik kelompok peternak calon penerima sapi indukan impor. ANTARA/Awaludin.
Mataram (ANTARA) - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan kesiapan lima desa yang akan menerima bantuan sapi bakalan dan indukan impor dari Kementerian Pertanian dalam rangka meningkatkan populasi dan produktivitas ruminansia tersebut.
"Kami pastikan semua kelompok peternak di lima desa percontohan tersebut sudah siap," kata Kepala Disnakeswan NTB, Budi Septiani ketika berdialog dengan Kelompok Ternak Mekar Jati, di Desa Mertak, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa.
Ia mengatakan NTB merupakan salah satu dari lima provinsi yang menjadi percontohan program 1.000 Desa Sapi pada 2020. Empat provinsi lainnya adalah Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi Selatan.
Khusus di NTB, ada lima desa yang dijadikan sebagai lokasi percontohan, yakni Desa Mertak, Sukadana, Teruai, Bangket Parak, dan Pengengat. Seluruh desa itu berada di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
Budi menambahkan kelima desa tersebut sudah menyiapkan persyaratan yang diinginkan oleh Kementan, yakni menyiapkan lahan untuk menanam hijauan pakan ternak minimal seluas 40 hektare. Selain itu, lokasi kandang sapi seluas 6.000 meter persegi untuk kandang indukan sapi sebanyak 100 ekor dan kandang sapi bakalan 100 ekor.
"Lahan seluas 6.000 meter per segi tersebut juga untuk pengolahan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan biogas, serta untuk dijadikan gudang pakan," ujarnya.
Menurut dia, pembuatan kandang sapi dibiayai oleh Kementan. Satu kelompok peternak di setiap desa yang beranggotakan 100 orang akan mendapatkan bantuan dana pembuatan kandang sebesar Rp90 juta untuk 200 ekor sapi, terdiri atas 100 ekor indukan dan 100 ekor sapi bakalan.
Sementara pengadaan sapi indukan dan sapi bakalan impor akan dilakukan oleh Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, Jawa Timur, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan.
"Untuk biaya pembuatan kandang akan ditransfer oleh Kementan ke rekening masing-masing kelompok. Sedangkan sapinya nanti akan didatangkan oleh BBIB Singosari setelah kandang sudah siap," ucap Budi.
Ia juga memastikan bahwa seluruh kelompok ternak di lima desa binaannya membentuk korporasi berbadan hukum yang akan memanajemen pengelolaan sapi bantuan pemerintah. Di dalam struktur korporasi tersebut ada dua orang perwakilan dari masing-masing kelompok ternak.
Budi menambahkan rencananya korporasi yang akan dibentuk berupa koperasi. Namun hal itu masih akan dibahas dalam rapat bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) NTB.
"Kami juga akan memberikan pembinaan kepada para kelompok ternak terkait teknis pembuatan pakan ternak menggunakan konsentrat dan pengolahan kotoran sapi menjadi pupuk organik dan biogas," katanya.
Baca juga: Kementan bantah sapi indukan bantuan pemerintah terkena malnutrisi
Baca juga: NTB akan terima 2.500 sapi indukan impor
Baca juga: Kementan: penambahan sapi indukan impor percepat populasi
"Kami pastikan semua kelompok peternak di lima desa percontohan tersebut sudah siap," kata Kepala Disnakeswan NTB, Budi Septiani ketika berdialog dengan Kelompok Ternak Mekar Jati, di Desa Mertak, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa.
Ia mengatakan NTB merupakan salah satu dari lima provinsi yang menjadi percontohan program 1.000 Desa Sapi pada 2020. Empat provinsi lainnya adalah Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi Selatan.
Khusus di NTB, ada lima desa yang dijadikan sebagai lokasi percontohan, yakni Desa Mertak, Sukadana, Teruai, Bangket Parak, dan Pengengat. Seluruh desa itu berada di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
Budi menambahkan kelima desa tersebut sudah menyiapkan persyaratan yang diinginkan oleh Kementan, yakni menyiapkan lahan untuk menanam hijauan pakan ternak minimal seluas 40 hektare. Selain itu, lokasi kandang sapi seluas 6.000 meter persegi untuk kandang indukan sapi sebanyak 100 ekor dan kandang sapi bakalan 100 ekor.
"Lahan seluas 6.000 meter per segi tersebut juga untuk pengolahan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan biogas, serta untuk dijadikan gudang pakan," ujarnya.
Menurut dia, pembuatan kandang sapi dibiayai oleh Kementan. Satu kelompok peternak di setiap desa yang beranggotakan 100 orang akan mendapatkan bantuan dana pembuatan kandang sebesar Rp90 juta untuk 200 ekor sapi, terdiri atas 100 ekor indukan dan 100 ekor sapi bakalan.
Sementara pengadaan sapi indukan dan sapi bakalan impor akan dilakukan oleh Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, Jawa Timur, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan.
"Untuk biaya pembuatan kandang akan ditransfer oleh Kementan ke rekening masing-masing kelompok. Sedangkan sapinya nanti akan didatangkan oleh BBIB Singosari setelah kandang sudah siap," ucap Budi.
Ia juga memastikan bahwa seluruh kelompok ternak di lima desa binaannya membentuk korporasi berbadan hukum yang akan memanajemen pengelolaan sapi bantuan pemerintah. Di dalam struktur korporasi tersebut ada dua orang perwakilan dari masing-masing kelompok ternak.
Budi menambahkan rencananya korporasi yang akan dibentuk berupa koperasi. Namun hal itu masih akan dibahas dalam rapat bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) NTB.
"Kami juga akan memberikan pembinaan kepada para kelompok ternak terkait teknis pembuatan pakan ternak menggunakan konsentrat dan pengolahan kotoran sapi menjadi pupuk organik dan biogas," katanya.
Baca juga: Kementan bantah sapi indukan bantuan pemerintah terkena malnutrisi
Baca juga: NTB akan terima 2.500 sapi indukan impor
Baca juga: Kementan: penambahan sapi indukan impor percepat populasi
Pewarta: Awaludin
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
Tags: