Bengkulu (ANTARA) - Sebanyak 1.821 anggota kepolisian di Bengkulu dikerahkan untuk pengamanan penetapan pasangan calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada Serentak 2020 di daerah itu.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno, Selasa mengatakan, pengamanan akan dilakukan secara maksimal baik di kantor KPU Propinsi Bengkulu maupun di kantor KPU kabupaten di Bengkulu yang menyelenggarakan pilkada.

"Total ada 1.821 anggota yang dikerahkan besok untuk pengamanan penetapan calon, ini merupakan gabungan personel polda dan polres jajaran," ucapnya.

Sudarno menambahkan, pengamanan diperketat untuk memastikan dalam penetapan calon baik gubernur dan wakil gubernur maupun para calon bupati dan wakil bupati tidak melanggar protokol kesehatan.

Baca juga: Mahfud: Pemerintah tidak ingin pimpinan 270 daerah dijabat Plt

Selain itu, peningkatan pengamanan juga dilakukan agar tidak ada kerumunan masa di setiap kantor KPU pada saat pleno penetapan calon berlangsung.

"Kami telah memberikan imbauan agar seluruh calon tidak membawa massa ke KPU agar pelaksanaan penetapan calon bisa berlangsung aman, damai dan tertib," paparnya.

Sebelumnya, Polda Bengkulu hari Selasa ini berhasil menggagalkan rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan pendukung bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin-Imron Rosyadi.

Kepala Biro (Karo) Operasi Polda Bengkulu Kombes Pol Dede Alamsyah mengatakan pembatalan rencana aksi unjuk rasa tersebut setelah pihaknya meyakinkan para pendukung Agusrin-Imron mengenai adanya larangan aksi unjuk rasa karena pandemi COVID-19.

Kendati demikian, kata dia, pihaknya bersama aparat penegak hukum lainnya termasuk TNI telah menerjunkan sekitar seribu personel untuk mengamankan aksi tersebut.

"Unjuk rasa di tengah pandemi seperti saat ini itu tidak boleh karena sudah ada perintah dari pusat, ada larangan unjuk rasa dan kami pikir itu menjadi pertimbangan mereka untuk membatalkan aksi," paparnya.

Selain itu, Dede memastikan seribu personel gabungan ini akan tetap bertahan di KPU Provinsi Bengkulu hingga besok Rabu (23/09) untuk mengamankan jalannya proses penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.

Juru bicara tim pemenangan Agusrin-Imron Suryawan Halusi mengatakan rencana aksi itu untuk merespon beredarnya informasi mengenai Agusrin yang disebut tidak bisa ditetapkan sebagai peserta dalam pilkada mendatang karena persoalan status hukumnya sebagai mantan terpidana korupsi.

Baca juga: KPU Jatim: Bakal kontestan Pilkada terkonfirmasi COVID-19 satu orang

Suryawan mengatakan aksi tersebut dibatalkan atas permintaan Agusrin yang disampaikannya melalui video ke seluruh pendukungnya Senin malam (21/09).

"Pak Agusrin mengajak semua tim, simpatisan, loyalis untuk tenang tidak turun ke jalan dan Alhamdulillah imbauan beliau ini dilaksanakan dan beliau mengucapkan terima kasih untuk itu," kata Suryawan dalam konferensi pers di Bengkulu, Selasa.

Sementara itu, juru bicara Agusrin-Imron lainnya Roman Cavisa menyebut rencana aksi itu tidak diinisiasi oleh tim pemenangan, melainkan inisiatif dari pendukung Agusrin-Imron itu sendiri.

Kata dia, tim pemenangan Agusrin-Imron sejak Senin malam bahkan telah meminta massa yang berdatangan dari seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu untuk kembali ke daerah masing-masing.

"Tetapi pagi tadi sudah ada sekitar delapan ribu massa dari seluruh kabupaten dan kota yang sudah datang ke posko pemenangan, ini kita kebobolan dan tidak sempat ditahan agar tidak datang, tetapi sudah kita minta pulang," demikian Roman.


Baca juga: Bawaslu Kalbar: 2.323 petugas pengawas ikuti tes cepat COVID-19
Baca juga: Pengamat: Pilkada 2020 ditunda untuk keselamatan rakyat