Menlu RI: 75 tahun berdiri, PBB harus perkuat relevansi dan adaptasi
22 September 2020 09:37 WIB
Tangkapan Layar: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berpartisipasi secara virtual di salah satu pertemuan tingkat tinggi untuk memperingati 75 tahun pendirian PBB dari Jakarta, Selasa (22/9/2020). (ANTARA/HO-Kemlu RI)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam memperingati 75 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mendorong badan dunia itu untuk memperkuat relevansi dan adaptasi dalam menghadapi tantangan global.
Menlu Retno menegaskan bahwa "ekspektasi dunia terhadap PBB semakin meningkat, untuk dapat memperkuat kepemimpinan global dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas."
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI saat berpartisipasi secara virtual di salah satu pertemuan tingkat tinggi untuk memperingati 75 tahun pendirian PBB, menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa.
Pertemuan itu merupakan bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-75. Berbeda dengan peringatan pendirian PBB sebelumnya, perayaan tahun ini dilakukan secara sederhana karena dunia masih dilanda pandemi COVID-19.
Baca juga: PBB: Myanmar tidak siap bagi pemulangan pengungsi Rohingya
Baca juga: Program iklim PBB dinilai perburuk situasi di Kongo
Bertemakan "The Future We Want, the United Nations We Need: Reaffirming Our Collective Commitment to Multilateralism" (Masa Depan yang Kita Inginkan, PBB yang Kita Butuhkan: Menegaskan Kembali Komitmen Bersama untuk Multilateralisme), peringatan itu ditujukan untuk memetakan jalan menuju masa depan dunia yang lebih baik serta efektivitas penanganan berbagai tantangan global.
Menurut Menlu RI, tantangan kerja sama multilateral akhir-akhir ini semakin besar dengan peningkatan rivalitas dan kebijakan unilateralisme sejumlah negara.
Menlu Retno mengingatkan bahwa hal tersebut tidak dapat dibiarkan, karena negara lemah akan semakin terpinggirkan. "Tanpa multilateralisme, yang kuat mengambil semuanya," ujar dia.
Untuk itu, Menlu RI menawarkan dua hal penting sebagai solusi.
Pertama, menurut dia, PBB harus memberikan dampak nyata dan tidak terjebak pada retorika.
Dalam jangka pendek, hal itu dapat tercermin dalam upaya menjamin dan memfasilitasi akses kebutuhan vaksin dan obat-obatan yang terjangkau bagi semua.
Dalam jangka panjang, PBB harus berupaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi global dan penguatan sistem kesehatan global.
Kedua, menurut Menlu Retno, PBB harus tetap relevan dan dapat mengantisipasi tantangan mendatang. Untuk itu, PBB harus terus memperbaiki diri agar tetap efisien, adaptif dan memiliki kemampuan deteksi dini.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut juga telah mengesahkan Deklarasi Peringatan 75 Tahun PBB yang berisi komitmen langkah konkret global untuk menciptakan perdamaian dan kerja sama internasional di berbagai bidang.
Pada 23 September, sekitar pukul 07.00 WIB, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato secara virtual pada Debat Umum Sidang Majelis PBB ke-75.
Baca juga: PBB gelar dialog tingkat kawasan untuk bangun kerjasama antar-agama
Baca juga: Sekjen PBB nyatakan dukungan bagi WHO di tengah pandemi COVID-19
Menlu Retno menegaskan bahwa "ekspektasi dunia terhadap PBB semakin meningkat, untuk dapat memperkuat kepemimpinan global dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas."
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI saat berpartisipasi secara virtual di salah satu pertemuan tingkat tinggi untuk memperingati 75 tahun pendirian PBB, menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa.
Pertemuan itu merupakan bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-75. Berbeda dengan peringatan pendirian PBB sebelumnya, perayaan tahun ini dilakukan secara sederhana karena dunia masih dilanda pandemi COVID-19.
Baca juga: PBB: Myanmar tidak siap bagi pemulangan pengungsi Rohingya
Baca juga: Program iklim PBB dinilai perburuk situasi di Kongo
Bertemakan "The Future We Want, the United Nations We Need: Reaffirming Our Collective Commitment to Multilateralism" (Masa Depan yang Kita Inginkan, PBB yang Kita Butuhkan: Menegaskan Kembali Komitmen Bersama untuk Multilateralisme), peringatan itu ditujukan untuk memetakan jalan menuju masa depan dunia yang lebih baik serta efektivitas penanganan berbagai tantangan global.
Menurut Menlu RI, tantangan kerja sama multilateral akhir-akhir ini semakin besar dengan peningkatan rivalitas dan kebijakan unilateralisme sejumlah negara.
Menlu Retno mengingatkan bahwa hal tersebut tidak dapat dibiarkan, karena negara lemah akan semakin terpinggirkan. "Tanpa multilateralisme, yang kuat mengambil semuanya," ujar dia.
Untuk itu, Menlu RI menawarkan dua hal penting sebagai solusi.
Pertama, menurut dia, PBB harus memberikan dampak nyata dan tidak terjebak pada retorika.
Dalam jangka pendek, hal itu dapat tercermin dalam upaya menjamin dan memfasilitasi akses kebutuhan vaksin dan obat-obatan yang terjangkau bagi semua.
Dalam jangka panjang, PBB harus berupaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi global dan penguatan sistem kesehatan global.
Kedua, menurut Menlu Retno, PBB harus tetap relevan dan dapat mengantisipasi tantangan mendatang. Untuk itu, PBB harus terus memperbaiki diri agar tetap efisien, adaptif dan memiliki kemampuan deteksi dini.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut juga telah mengesahkan Deklarasi Peringatan 75 Tahun PBB yang berisi komitmen langkah konkret global untuk menciptakan perdamaian dan kerja sama internasional di berbagai bidang.
Pada 23 September, sekitar pukul 07.00 WIB, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato secara virtual pada Debat Umum Sidang Majelis PBB ke-75.
Baca juga: PBB gelar dialog tingkat kawasan untuk bangun kerjasama antar-agama
Baca juga: Sekjen PBB nyatakan dukungan bagi WHO di tengah pandemi COVID-19
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020
Tags: