Lombok Timur, NTB (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo mengapresiasi program inovasi Posyandu keluarga yang dimiliki Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga ia meminta daerah lain di Indonesia meniru apa yang dilakukan NTB.

"Alasan utama dan magnet bagi kami untuk menjadikan NTB sebagai lokasi pertama tempat dilaunchingnya program Kampung Keluarga Berkualitas di Indonesia tiada lain karena Posyandu keluarganya," kata Hasto pada acara Pencanangan Kampung Keluarga Berkualitas dan Posyandu Keluarga di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu.

Baca juga: BKKBN: Tingkatkan ketahanan keluarga guna cegah penyebaran COVID-19

Hasto mengatakan inovasi Posyandu keluarga merupakan ide cemerlang dalam upaya penanggulangan angka stunting di Indonesia.

Ia juga mengungkapkan bahwa inovasi Posyandu keluarga ini patut ditiru oleh daerah lain.

Dikatakan, selain mampu mengintegrasikan berbagai pelayanan kesehatan terpadu dari ibu, anak hingga lansia serta edukasi program-program unggulan yang ada seperti "zero waste" atau bebas sampah dengan bank sampahnya, Posyandu keluarga keberadaannya juga merupakan yang pertama di Indonesia.

Baca juga: Kepala BKKBN: ASI eksklusif mencegah anak stunting

Oleh karena itu, lanjut Hasto, inovasi cemerlang ini harus terus dikawal serta didukung penuh keberadaannya oleh semua pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat, agama serta kaum milenial.

"Perlu sinergitas untuk menyukseskan dan merawat program ini. Jangan sampai program Posyandu keluarga yang cemerlang ini gagal atau berhenti di tengah jalan," ujarnya.

Baca juga: Kemenko PMK: Kader BKKBN bisa bantu cegah stunting Indonesia

Program kampung keluarga berkualitas sendiri merupakan istilah baru yang sebelumnya bernama Kampung KB dimana kampung keluarga berkualitas ini tampak mirip dengan hasil inovasi Posyandu keluarga NTB yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan disamping melakukan edukasi terkait pendidikan reproduksi.

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan program Posyandu keluarga sejak awal dibentuknya merupakan wujud komitmen NTB dalam menekan angka stunting, di samping sebagai wadah untuk sharing terkait masalah sosial lainnya, seperti pernikahan dini, buruh migran, lingkungan, pemberdayaan ekonomi keluarga dan lain-lain.

"Kami meyakini semua masalah bisa teratasi jika masalah tersebut diintervensi edukasinya melalui tatanan paling bawah dalam hal ini Posyandu," kata Rohmi.

Rohmi mengatakan, keberadaan Posyandu keluarga yang sampai bulan Juli 2020 berjumlah 1.825 unit ini bertujuan tidak hanya melayani kesehatan ibu dan anak, tetapi remaja bahkan lansia pun tersedia.

Selain itu, untuk memudahkan pelayanan serta pendataan terkait Posyandu, saat ini sistem manajemen dan pendataan Posyandu telah ditunjang dengan aplikasi sistem informasi Posyandu (SIP)

"Untuk mengefisiensikan serta memudakan pendataan, kami berinovasi dengan SIP. Semua perkembangan data terkait Posyandu sudah termuat di dalam satu sistem tersebut," jelas Wagub NTB.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur HM Juaini Taufiq mengatakan dari total jumlah 1.776 Posyandu di Lombok Timur sebanyak 201 unit atau 13,7 persen sudah mengintegrasikan diri menjadi Posyandu keluarga.

"Insya Allah sesuai direktif Ibu Wagub, kami akan berusaha diakhir tahun 2020 jumlahnya bisa mencapai 50 persen," ujarnya.

Selain itu, Juaini mengatakan dihadapan unsur Forkopimda serta camat dan kepala desa se-Lombok Timur yang ikut hadir dalam acara ini bahwa dari total 239 desa serta 15 kelurahan di Lombok Timur, Desa Embung Kandong merupakan desa terbaik dalam pelaksanaan program KB tahun 2020.

"Semoga Desa Embung Kandong menjadi inspirasi bagi desa lain di NTB, bukan hanya karena terbaik dalam urusan KB, namun juga dalam waktu dekat Desa Embung Kandong juga akan mewakili lomba perpustakaan tingkat nasional," katanya.