Kolombo, Sri Lanka (ANTARA News/AFP) - Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapakse, Selasa, membubarkan parlemen nasional untuk membuka jalan bagi diselenggarakannya Pemilu dua bulan lebih awal dari jadwal, kata seorang juru bicara Presiden Mahinda Rajapakse.

Rajapakse yang terpilih kembali dalam pemilihan presiden 26 Januari lalu telah menandatangani surat keputusan pembubaran majelis nasional yang resmi efektif mulai Selasa tengah malam, kata Lucien Rajakarunanayake.

"Sekarang terserah pada Komisi Pemilu untuk memutuskan tanggal pemilihan majelis itu," ujarnya.

Lembaga legislatif yang dipilih pada 2004 itu dapat berlanjut hingga April tapi langkah terakhir Presiden Rajapakse itu memungkinkan partai berkuasa mengadakan Pemilu awal.

Beberapa jam sebelum parlemen dibubarkan, pemerintah mengumumkan pengaktifan pengadilan militer bagi Sarath Fonseka, mantan pimpinan militer yang ikut dalam pertarungan pemilihan presiden Januari lalu.

Fonseka sedang membicarakan rencananya ikut dalam Pemilu legislatif bersama para pemimpin oposisi lainnya ketika para tentara menahannya di sebuah pusat penahanan yang dirahasiakan.

Aliansi Kebebasan pimpinan Presiden Mahinda Rajapakse meraih suara mayoritas di majelis yang akan mengakhiri masa tugasnya itu berkat membelotnya sedikitnya 24 orang anggota parlemen oposisi.

Rajapakse yang telah mengamankan 58 persen suara rakyat pada pemilihan presiden lalu berhadap dapat menguasai kursi parlemen baru ditandai dengan kemenangan kendaraan politiknya, Aliansi Kebebasan. (S008/K004)