Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan melepas kembali kepemilikan sahamnya di PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) guna memperbesar porsi saham publik (free float) hingga menjadi 40 persen.

"Bisa jadi tahun ini untuk penambahan saham ke publik untuk BNI dan Mandiri. Namun pelepasan ini melalui secondary offering atau right issue yang masih dipertimbangkan sehingga dapat menambah kepemilikan mereka," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar seusai acara pencatatan perdana saham PT Pembangunan Perumahan Tbk di Jakarta, Selasa.

Mustafa mengatakan, selain untuk memperoleh modal tambahan untuk kegiatan operasional bank-bank tersebut, penambahan saham free float itu juga bertujuan untuk memperoleh insentif pajak dari pemerintah.

Nantinya kedua BUMN perbankan itu akan mendapat insentif pajak sebesar 5 persen sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mustafa menambahkan, mekanisme penawaran saham masih belum bisa ditentukan.

"Ada dua kemungkinan kalau tidak right issue kita pertimbangkan pula opsi secondary offering, pokoknya masih dibahas antara dua pilihan itu," katanya.

Saat ini kepemilikan saham publik di Bank Mandiri sekitar 33 persen, sementara saham publik di BNI sekitar 15 persen. "Kita rencanakan kepemilikan publik di kedua bank itu menjadi 40 persen," ujar Mustafa.(B008/A038)