Utama Jakarta, JK minta partisipasi warga-pengusaha perangi COVID-19
17 September 2020 13:30 WIB
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla bersiap mengikuti peringatan HUT PMI ke-75 secara virtual di Markas PMI, Jakarta, Kamis (17/9/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk memerangi COVID-19 yang jumlah kasusnya terus meningkat di Indonesia, terutama di wilayah DKI Jakarta.
"Hanya ada dua cara untuk mengatasi COVID-19 ini, yaitu hindari dan matikan. Hindari adalah dengan melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan itu butuh partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya," katanya di sela sela perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 PMI di Markas Pusat PMI, Jakarta, Kamis.
Menurut dia partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19.
Sementara para pengusaha diharapkan memberikan donasi untuk kegiatan PMI guna memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan cara penyemprotan disinfektan secara massif dan intensif, yang dilakukan oleh PMI selama enam bulan terakhir.
JK menjelaskan setidaknya sampai akhir 2020, PMI membutuhkan biaya sekitar Rp200 miliar untuk operasi penanganan COVID-19. Sementara itu dana yang terkumpul di PMI baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan.
Terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, JK mengatakan bahwa agar PSBB dapat menunjukkan hasil yang sesuai harapan, maka perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.
Menurut dia, hanya sanksi dan ketegasan yang dapat mendisiplinkan masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara yang berhasil menurunkan jumlah penularan COVID-19.
"PSBB itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat dan kedisiplinan itu tergantung pada ketegasan dan sanksi dari pemerintah, karena itu pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disipilin. Itu belajar dari negara-negara di dunia ini yang berhasil menurunkan penyebaran COVID-19, yaitu membangun kedisiplinan," katanya menegaskan.
Pada perayaan HUT ke-75 PMI yang dilaksanakan secara sederhana dan virtual tersebut, JK juga meresmikan pendirian Politeknik AKBARA Surakarta, Jawa Tengah, yakni merupakan politeknik yang dikelola oleh PMI.
Politeknik dengan program D3 dan D4 itu membuka berbagai jurusan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan pengelolaan darah.
Baca juga: JK: Kalau pandemi bisa diselesaikan, maka ekonomi akan kembali lancar
Baca juga: PMI gandeng TNI perangi COVID-19
Baca juga: PMI ajak masyarakat tidak takut donor darah saat pandemi COVID-19
Baca juga: Wali Kota Jaksel minta PMI fasilitasi warga yang ingin mendonor
"Hanya ada dua cara untuk mengatasi COVID-19 ini, yaitu hindari dan matikan. Hindari adalah dengan melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan itu butuh partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya," katanya di sela sela perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 PMI di Markas Pusat PMI, Jakarta, Kamis.
Menurut dia partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19.
Sementara para pengusaha diharapkan memberikan donasi untuk kegiatan PMI guna memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan cara penyemprotan disinfektan secara massif dan intensif, yang dilakukan oleh PMI selama enam bulan terakhir.
JK menjelaskan setidaknya sampai akhir 2020, PMI membutuhkan biaya sekitar Rp200 miliar untuk operasi penanganan COVID-19. Sementara itu dana yang terkumpul di PMI baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan.
Terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, JK mengatakan bahwa agar PSBB dapat menunjukkan hasil yang sesuai harapan, maka perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.
Menurut dia, hanya sanksi dan ketegasan yang dapat mendisiplinkan masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara yang berhasil menurunkan jumlah penularan COVID-19.
"PSBB itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat dan kedisiplinan itu tergantung pada ketegasan dan sanksi dari pemerintah, karena itu pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disipilin. Itu belajar dari negara-negara di dunia ini yang berhasil menurunkan penyebaran COVID-19, yaitu membangun kedisiplinan," katanya menegaskan.
Pada perayaan HUT ke-75 PMI yang dilaksanakan secara sederhana dan virtual tersebut, JK juga meresmikan pendirian Politeknik AKBARA Surakarta, Jawa Tengah, yakni merupakan politeknik yang dikelola oleh PMI.
Politeknik dengan program D3 dan D4 itu membuka berbagai jurusan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan pengelolaan darah.
Baca juga: JK: Kalau pandemi bisa diselesaikan, maka ekonomi akan kembali lancar
Baca juga: PMI gandeng TNI perangi COVID-19
Baca juga: PMI ajak masyarakat tidak takut donor darah saat pandemi COVID-19
Baca juga: Wali Kota Jaksel minta PMI fasilitasi warga yang ingin mendonor
Pewarta: Katriana
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2020
Tags: