Jakarta (ANTARA) - Asian Development Bank (ADB) sedang membangun hub regional sebagai tempat negara anggota untuk berbagi pengetahuan serta memperkuat kerja sama bidang perpajakan dan administrasi perpajakan.

Presiden ADB Masatsugu Asakawa menyatakan pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi karena meningkatkan tekanan pada pengeluaran ekonomi dan menurunkan penerimaan pajak sehingga pinjaman luar negeri meningkat.

“Meningkatnya tekanan pada pengeluaran ekonomi maupun penurunan penerimaan pajak dan hanya tersisa sedikit ruang untuk lebih memperbesar utang luar negeri,” katanya dalam acara ADB’s 53rd Annual Meeting di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Harapkan dukungan ADB, Sri Mulyani: Reformasi pajak tak bisa sendiri

Asakawa menyatakan meskipun banyak negara berkembang telah mempertahankan PDB yang kuat dan stabil namun hasil pajak tidak meningkat secara proporsional.

Ia menyebutkan penerimaan pajak rata-rata negara berkembang di Asia adalah 17,6 persen atau lebih rendah dibanding kinerja di negara-negara OECD sebesar 24,9 persen.

Tak hanya itu, ia menuturkan sebelum pandemi banyak negara tidak mencapai hasil pajak minimum yaitu sebesar 15 persen dari PDB.

Ia menjelaskan terdapat beberapa langkah dapat dilakukan yaitu penguatan mobilisasi sumber daya domestik atau Domestic Resource Mobilization (DRM) dan kerja sama untuk perpajakan internasional atau International Tax Cooperation (ITC).

Baca juga: ADB pertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI

Oleh karena itu, Hub Regional akan fokus pada promosi DRM dan ITC melalui kolaborasi antara otoritas keuangan dan pajak di negara berkembang, organisasi internasional seperti IMF, OECD, dan World Bank, serta asosiasi pajak daerah.

Hub Regional ini akan melayani pengembangan kelembagaan dan kapasitas termasuk pertukaran informasi serta kolaborasi dan koordinasi pembangunan di seluruh mitra pembangunan.

Kemudian, Hub Regional turut menjadi tempat untuk berbagi pengetahuan antarmitra maupun lembaga keuangan internasional, organisasi pendapatan bilateral dan negara berkembang.

Baca juga: ADB proyeksikan ekonomi negara berkembang Asia terkontraksi 0,7 persen

Selanjutnya, Hub Regional juga berupaya mempertemukan para praktisi dari badan kebijakan perpajakan serta badan administrasi perpajakan di negara berkembang untuk mencapai kemajuan dalam reformasi perpajakan.

Selain itu, ia mengatakan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara adil dan merata maka pemerintah juga harus bekerja sama lebih erat termasuk mengelola perencanaan pajak yang agresif dan memerangi penggelapan pajak.

Hal itu membutuhkan tingkat partisipasi dalam inisiatif internasional seperti Kerangka Kerja Inklusif tentang Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) sera forum global tentang transparansi dan pertukaran informasi untuk keperluan pajak.

“Sinergi yang tercipta akan memastikan penambahan nilai yang kuat dan efektivitas dalam pelaksanaan reformasi yang diperlukan,” tegasnya.

Baca juga: ADB perkirakan ekonomi Indonesia tumbuh negatif 1 persen pada 2020