Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), mengusulkan adanya relaksasi guna mendorong penjualan otomotif di Indonesia, yang lesu akibat adanya pandemi wabah virus corona.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang sempat mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan usulan mengenai hal ini kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Dalam satu kesempatan Menteri Agus mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0 persen sampai dengan bulan Desember 2020.

Dia meyakini bahwa, dengan adanya relaksasi yang diberikan kepada calon pembeli kendaraan baru. Industri otomotif yang sedang terpuruk ini akan bisa bangkit dan berkembang berkata adanya relaksasi pemotongan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Baca juga: Penjualan mobil di Indonesia naik 47,43 persen pada Agustus

Baca juga: Isuzu terus tingkatkan layanan purna jual

"Kalau kita beri perhatian agar daya beli masyarakat bisa terbantu dengan relaksasi pajak, maka kita terapkan. Kemudian pada gilirannya bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidan otomotif tersebut," kata dia.

Dengan adanya perlambatan kinerja yang terjadi pada kuartal pertama di 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kinerja ini juga seperti diketahui karena adanya pandemi wabah virus corona yang melanda sejak Maret 2020.

Kendati demikian, memasuki kuartal kedua di tahun 2020, penjualan kendaraan baru di Indonesia mulai menanjak naik. Pada Agustus 2020, penjualan mobil di Indonesia mencapai angka 37.277 uit naik sebanyak 47,43 persen dibandingkan pada Juli yang hanya 25/283 unit mobil menurut data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO).

Dalam hal ini, sambutan baik juga datang dari pelaku industri otomotif yang menjadi pemain utama di industri otomotif Indonesia yang mendukung kebijakan serupa guna membangkitkan industri otomotif di Indonesia.

Interactive Departement Head PT Toyota Astra Motor (TAM), Dimas Aska mengatakan bahwa Toyota pada dasarnya selalu mendukung kebijakan pemerintah.

"Tentu pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan sudah melakukan studi terkait manfaat dan resikonya, jadi tentu saja kami akan mendukung," ujar Dimas Aska.

Dimas Aska menambahkan pihaknya tentu akan mendukung penuh terutama bila kebijakan tersebut bisa turut menstimulus penyerapan di pasar otomotif khususnya di kondisi sulit seperti saat pandemi ini. Menurut dia, kebijakan itu tentu juga mampu memberikan efek domino yang positif bahkan hingga ke hulu.

Untuk memuluskan penjualan dan meningkatkan minat beli masyarakat, Toyota berkeyakinan bahwa kebutuhan akan mobilitas tentu tetap dibutuhkan bahkan selama COVID-19 ini, untuk itu dengan tujuan memudahkan konsumen ada beberapa hal yang dilakukan oleh mereka.

"Pertama kita akan pastikan semua produk dan layanan yang kami hadirkan aman bagi pelanggan. Lalu, sejalan dengan kebiasaan digital kami juga terus meningkatkan penggunaan digital. Dimana kita tidak hanya memperkuat aset yang kita punya seperti website, chatbot, aplikasi mToyota, tapi kita juga melakukan inovasi-inovasi baru misalnya seperti mengadakan virtual expo. Jadi expo yang biasanya kita adakan offline, ini kita adakan secara online," jelas dia.

Baca juga: BI: Uang muka pembelian kendaraan ramah lingkungan jadi nol persen

Baca juga: BMW Group Indonesia sambut baik program DP 0 persen

Selain itu Dimas Aska juga menekankan pentingnya untuk memperkuat aftersales atau purnajual, termasuk di dalamnya Toyota Mobile Service (TMS) dan pick up- delivery. Menurut dia, hal ini sangat dibutuhkan terutama bagi pelanggan yang masih ragu untuk datang ke bengkel, namun berharap tetap dapat melakukan perawatan atau servis untuk kendaraan mereka.

Tidak hanya Toyota, dukungan tersebut juga datang dari produsen otomotif yang lebih banyak berfokus pada kendaraan komersial, yakni Isuzu yang juga memberikan respon yang positif untuk rencana tersebut.

"Kita mendukung sebagai upaya menstimulus penjualan, tetapi akan lebih baik dan terasa dampaknya apabila terdapat stimulus yang lebih seperti misalnya penurunan tarif BBN KB dan PPN BM dua hal tersebut akan menstimulus pembelian kendaraan baru," ungkap General Manager Marketing PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Attias Asril.

Meski demikian, Isuzu yang berfokus pada kendaraan komersial berharap roda bisnis dan ekonomi akan berangsur membaik sehingga pembelian kendaraan niaga akan tetap berjalan dengan berkembangnya roda bisnis.

"Mengenai wacana PKB itu, lebih condong untuk kendaraan passanger, tentu ada juga impak di kendaraan komersial. Akan tetapi untuk kami yang bergerak di kendaraan komersial, lebih butuh stimulus untuk menggerakkan bisnis. Kalo roda bisnis bergerak, maka akan terjadi pembelian kendaraan komersil," kata dia.

Isuzu sendiri untuk meningkatkan penjualan mereka menyasar kepada segmen-segmen yang masih berpotensi dan memiliki roda bisnis yang bergerak, seperti logistik yang masih tetap stabil untuk pengiriman.

Attias Asril menambahkan bahwa pihaknya juga telah berupaya untuk memperkuat layanan aftersales atau purnajual, terutama di saat para pelanggan atau konsumen Isuzu tidak dapat memperbarui kendaraan mereka.

"Maka mereka akan mengoptimalisasikan kendaraan operasional yang sudah ada, sehingga perawatan kendaraan dan penggantian suku cadang menjadi hal yang penting," tutur dia.

Baca juga: Uang muka nol persen lebih layak untuk sepeda motor listrik

Baca juga: OJK klaim DP nol persen ditujukan ke sektor produktif

Baca juga: Menhub tidak setuju DP nol persen mobil dan motor