Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI menyetujui anggaran sebesar Rp3,2 triliun dalam rangka mendorong realisasi program Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

"Berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B451/MEN/KP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp3,28 triliun yang peruntukannya antara lain untuk merealisasi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional," kata Ketua Komisi IV DPR, Sudin saat membacakan hasil kesimpulan rapat kerja dengan KKP di gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Secara keseluruhan, Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu alokasi anggaran tahun 2021 KKP sebesar Rp3,4 triliun rupiah.

Dana tersebut akan digunakan untuk Lumbung Ikan Nasional sebesar Rp3,2 triliun dan sisanya untuk sarana-prasana program desa wisata bahari (Dewi Bahari) serta pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di 100 kawasan.

Selain itu, legislatif juga menyetujui pagu dana alokasi khusus (DAK) KKP 2021 sebesar Rp1 triliun dengan rincian, DAK provinsi sebesar Rp350 miliar dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp650 miliar.

Karenanya, Komisi IV meminta KKP untuk menyampaikan pemilihan menu DAK 2021 dari provinsi dan kabupaten/kota selambat-lambatnya awal Desember 2020.

Dalam rapat yang berlangsung sekira 2,5 jam ini, DPR menerima penjelasan realisasi penyerapan anggaran KKP 2020 yang telah mencapai Rp2,7 triliun per 11 September 2020. Persentase serapan tersebut mencapai 54,4 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp5,08 triliun.

"Komisi IV mendorong KKP untuk melakukan percepatan kinerja program dan kegiatan dengan meningkatkan penyerapan anggaran 2020 secara optimal," ujar Sudin.

Adapun untuk tahun depan, DPR menyetujui pagu anggaran sebesar Rp6,65 tiriliun yang terbagi untuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp763,57 miliar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp1,21 triliun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Rp1,07 triliun dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Rp431,70 miliar.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Rp455,35 miliar, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Rp1,52 triliun, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Rp603,71 miliar, Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp497,64 miliar dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Rp86,76 miliar.

Sekjen KKP, Antam Novambar memastikan jajarannya akan terus bekerja untuk memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun. Menurutnya, masih terdapat sejumlah kegiatan maupun program yang sedang dan akan dikerjakan, terutama di Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya.

"Terimakasih atas masukan dan kritiknya. Kami bertekad untuk melakukan sebaik-baiknya," ujar Antam.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai lumbung ikan nasional.

Salah satu wujud komitmen tersebut di antaranya meningkatkan SDM di Maluku dengan mendirikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku.

Baca juga: DPR ingin KKP segera realisasikan Lumbung Ikan Nasional
Baca juga: Edhy Prabowo ingin tuntaskan utang pemerintah pusat untuk Maluku