Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub melibatkan lebih banyak perguruan tinggi untuk mencari solusi transportasi tidak hanya di masa pandemi COVID-19.

“Saya berharap Balitbang lebih banyak melibatkan perguruan tinggi di Indonesia, tidak hanya pada pandemi tapi kajian lain bagi Kemenhub untuk kemajuan bangsa,” kata Budi dalam sambutannya pada Kick Off Webinar Series yang bertajuk “Transportasi Sehat, Indonesia Maju” di Jakarta, Selasa.

Baca juga: DPR RI, Kemenhub dan PUPR sepakat sinkronisasi anggaran di RAPBN 2021

Menurut dia, peran universitas atau lembaga pendidikan sangat penting dalam memberikan masukan-masukan terkait solusi transportasi, terutama di saat pandemi.

“Kami mengucapkan terima kasih dengan masukan yang banyak sekali akan hal-hal penting di mana kita tadinya tidak berpikir sebegitu jauh. Kami fokuskan menjalankan kebijakan transportasi yang aman dan produktif selama pandemi COVID-19,” katanya.

Baca juga: PSBB Jakarta, Kemenhub: Pengendalian transportasi mengacu aturan lama

Saat ini, Kemenhub telah melibatkan empat perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Sepuluh Nopember dalam membantu pemerintah membuat kebijakan untuk mewujudkan transportasi sehat di tengah pandemi COVID-19

"“Kerja sama dengan empat perguruan tinggi negeri ini saya harapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan transportasi di masa pandemi , sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan produktif dan tetap aman khususnya ketika harus menggunakan transportasi umum. Dengan demikian kebijakan yang ada juga akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi serta dapat memberikan sudut pandang baru bagi para generasi penerus bangsa dalam menciptakan transportasi yang selamat, aman, andal, higienis dan humanis,” ujar Menhub Budi.

Budi menyebutkan kolaborasi sangat penting antara perguruan tinggi, regulator, operator, masyarakat dan media serta didukung lembaga legislatif.

Baca juga: Menhub tinjau konektivitas transportasi antarmoda di Palembang

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan dalam masa pandemi ini, optimalisasi transportasi dan infrastruktur adalah untuk pemulihan ekonomi nasional.

“Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomis nasional. Dalam beberapa kesempatan rapat kerja kami telah meminta Kemenhub PUPR, Kemendes dan badan lainnya agar program tahun anggaran 2021 diarahkan untuk pemulihan ekonomi nasional, penguatan infrastruktur, dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas, infrastruktur padat karya mendukung kawasan industri dan pariwisata, penyediaan kebutuhan air sanitasi dan permukiman,” katanya.

Upaya itu diimplementasikan dalam bentuk, pertama adalah pemerintah perlu secara ketat menerapkan protokol COVID-19 dalam penyelenggaraan kegiatan logistik dan penumpang dan barang di simpul transportasi, seperti bandara, terminal, pelabuhan, rest area dan stasiun.

Kedua, memperluas alokasi dan titik sebaran program pembangunan infrastruktur padat karya dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19.

Ketiga, meningkatkan frekuensi angkutan di jalur Tol Laut sebagai tumpuan logistik di wilayah T3 untuk menekan timbulnya disparitas harga.

Keempat, belanja kementerian dan lembaga tahun 2021 harus fokus kepada penanganan ekonomi nasional di semua sektor transportasi.

Kelima, pemangku kepentingan bidang perhubungan seperti BUMN harus menjadi bagian integral membantu pemerintah menyukseskan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

“Untuk itu diperlakukan peran BUMN bidang transportasi bersinergi dengan Kemenhub dalam sinergi program non profit untuk masyarakat,” katanya.