Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa proses pengadaan pesawat yang akan digunakan untuk kegiatan Kepresidenan rencananya akan diusahakan melalui sewa.

"Melalui Komisi II kita mempertimbangkan pengadaan pesawat melalui sewa lewat pembayaran cicilan," ujarnya dalam jumpa pers di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Jumat.

Pengadaan pesawat untuk kepresidenan itu dimaksudkan agar kegiatan Presiden tidak menganggu jadwal penerbangan maskapai Garuda Indonesia. Selama ini pemerintah menyewa pesawat Garuda ketika Presiden menjalankan kunjungan kenegaraan ke negara lain.

"Ini dilakukan juga untuk menghemat biaya sewa dari Garuda dan ini masih dibahas oleh DPR," ujarnya.

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis menambahkan, anggaran untuk pengadaan pesawat kepresidenan sebesar Rp200 miliar sekarang belum cair dan masuk dalam anggaran sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Rp38 triliun.

"Walaupun telah diputuskan November, itu termasuk dalam APBN 2009, karena APBN kita hanya berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember, begitu kita putuskan untuk tahun itu, tidak bisa berlaku untuk tahun berikutnya," ujarnya.

Menurut dia, apabila pemerintah serius dalam mengusahakan pengadaan pesawat kepresidenan ini seharusnya pemerintah membuat kalkulasi kembali mengenai hal tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan pembicaraan mengenai anggaran pengadaan pesawat tersebut tetap akan dilanjutkan bersama Badan Anggaran DPR RI.

"Pemerintah ingin menegaskan untuk hal-hal yang sifatnya sudah direncanakan dan yang sifatnya murni tidak terduga akan masuk pada pos 999 yang tetap akan menunggu persetujuan Dewan," ujarnya.

(Ant/S026)