Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 127 rencana aksi kementarian/lembaga telah tercapai dan hanya dua yang tidak tercapai dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono.

"Hasil monitoring yang dilakukan oleh kami dalam 100 hari pertama pemerintahan masih terdapat renaksi (rencana aksi) yang belum tercapai. Meskipun demikian secara keseluruhan pencapaian itu sudah dianggap positif," kata Katua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto di Istana Wapres Jakarta, Jumat.

Menurutnya, beberapa renaksi yang tercapai antara lain tersedianya prasarana air minum di 1.379 lokasi/kawasan untuk masyarakat, termasuk sistem Penyediaan Air MInum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 1.026 lokasi.

Selain itu, kata Kuntoro, pengoperasian pelayanan kepelabuhan dan kepabeanan 24 jam per hari dan tujuh hari per minggu di empat pelabuhan utama.

"Empat pelabuhan utama itu adalah Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar," katanya.

Renaksi lain yang tercapai adalah penyederhanaan syarat memulai dari 90 hari menjadi 17 hari, peningkatan jangkauan dan cakupanj akses telepon di 25 ribu desa, serta pengalokasian anggaran Rp1 triliun untuk perbaikan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Sementara dua renaksi yang tidak tercapai, adalah iklim investasi pertanian dan perikanan berupa pencanangan persawahan makanan di Merauke, yang sampaui hari ke-100 belum dilakukan karena ada persyaratan teknis yang masih harus dipastikan.

Juga peningkatan pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan dan terjangkau, berupa kemampuan bagi 30 ribu kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam paradigma pembelajaran aktif, kreatif, efektif, enterpreneurial, serta menyenangkan.

"Renaksi pendidikan itu sampai hari ke-100 baru mencapai 93 persen dari target 1 Februari 2010. Sekalipun kurang tercapai 100 persen tapi kami tetap menilai belum tercapai," kata Kuntoro.

Menurut Kuntoro, renaksi yang dijalankan kementrian/lembaga mencakup 10 program polhukam (politik, hukum dan keamanan), bidang perekonomian, serta bidang kesejahteraan rakyat.
(Ant/S026)