Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di wilayahnya masing-masing guna menekan penyebaran COVID-19 saat menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irawan, dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa menyebutkan, Kemendagri telah menerbitkan Surat Bernomor 440/5113/SJ Tanggal 14 September 2020 perihal pelaksanaan rakor tersebut yang ditujukan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020.

Baca juga: Tiga Pilar Jaksel gencarkan pendisiplinan protokol kesehatan
Baca juga: PARA Syndicate: Kelanjutan pilkada harus perhatikan dinamika COVID-19
Baca juga: Ratusan warga Palangka Raya terjaring razia protokol kesehatan
Surat tersebut juga, lanjut Benni, merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah serta instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2020 terkait Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Petunjuk Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan di Daerah .

Benni menegaskan, nantinya diharapkan masing-masing daerah untuk menyelenggarakan rapat koordinasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Melalui Surat ini, Kemendagri meminta agar masing-masing daerah secara mandiri bersama Forkopimda, Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Badan/Kantor Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanganan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan dan Biro/Bagian Hukum Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Koordinasi," kata Benni.

Rapat itu, kata dia, akan membahas, antara lain Sosialisasi PKPU Nomor 10 Tahun 2020, Sosalisasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020, Pencegahan dan Deteksi Kerawanan Penularan COVID-19, dan Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Dia berharap rapat itu dapat dilaksanakan paling lambat pada Jumat (18/9) dan nantinya hasil rapat dilaporkan kepada Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.

"Kemendagri berharap rakor ini berjalan dengan lancar dan sukses sehingga nantinya akan dihimpun perkembangan terkini di masing-masing daerah terkait dengan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin protokol kesehatan, dan Sosialisasi PKPU serta Peraturan Bawaslu," tutup Benni.