Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) mengalokasikan anggaran bagi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2021 sebesar Rp16,66 triliun.

"Di tahun 2021 alokasi anggarannya untuk FLPP dianggarkan sebesar Rp16,66 triliun," ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin.

Menurut Eko, anggaran FLPP tahun 2021 tersebut akan diperuntukkan bagi 157.500 unit. Sementara untuk KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) pada tahun depan dialokasikan anggaran sebesar Rp1,59 triliun untuk 39.996 unit.

Baca juga: PUPR sebut 28 bank pelaksana telah salurkan FLPP di atas 70 persen

Baca juga: Kementerian PUPR akan akad massal rumah subsidi di pameran virtual

Sedangkan untuk Subsidi Bantuan Uang Muka atau SBUMN tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp630 miliar untuk 157.500 unit.

Dalam paparannya Eko mengatakan bahwa realisasi subsidi perumahan tahun ini untuk FLPP mencapai 85.712 unit. Sedangkan untuk BP2BT terrealisasi 219 unit, kemudian untuk SBUMN tahun ini telah terealisasi 11.127 unit, dan bagi Subsidi Selisih Bunga (SSB) telah terealisasi sebanyak 11.127 unit.

Selain itu, Eko juga menyampaikan pada tahun 2021 pihaknya mendapatkan pagu anggaran Rp273,7 miliar. Pagu anggaran tahun 2021 tersebut sebagian besar bersumber dari Rupiah Murni (RPM) dan sisanya dari BLU, serta sumber-sumber lainnya.

Baca juga: Kementerian PUPR perkirakan serapan dana FLPP lampaui target tahun ini

Baca juga: Kementerian PUPR sebut 81.041 debitur nikmati FLPP per 14 Agustus