Pemprov Jatim minta kepala daerah waspadai klaster penyebaran COVID-19
11 September 2020 20:26 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua dari kiri), pada saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan COVID-19 di Jawa Timur, di Kota Batu, Jumat (11/9/2020). (ANTARA/Vicki Febrianto)
Kota Batu, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta seluruh kepala daerah, untuk mewaspadai klaster-klaster yang memiliki potensi tinggi menyebarkan virus corona dengan cepat, pada masing-masing wilayah yang dipimpinnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa, ada beberapa klaster yang perlu menjadi perhatian bagi masing-masing kepala daerah adalah, klaster keluarga, klaster perkantoran, dan klaster Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
"Presiden berpesan, awas klaster keluarga, awas klaster pilkada, dan awas klaster perkantoran," kata Khofifah, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan COVID-19 di Jawa Timur, di Kota Batu, Jumat.
Khofifah menjelaskan, terkait dengan klaster keluarga, pelaksanaan isolasi mandiri di rumah, harus memperhatikan kondisi rumah pasien tersebut. Rumah pasien itu harus memiliki ventilasi yang baik, serta kamar yang memisahkan antara pasien positif COVID-19 dengan keluarga yang sehat, termasuk ketersediaan kamar mandi.
Baca juga: Kantor KPU Gresik disterelisasi setelah komisioner terpapar COVID-19
Baca juga: Kabupaten Probolinggo kembali masuk zona merah COVID-19
Menurut Khofifah, jika keadaan atau kondisi rumah pasien konfirmasi positif tersebut tidak memadai, maka pemerintah daerah bisa meminta pasien tersebut untuk dirawat di rumah sakit, atau tempat-tempat isolasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah.
"Jika di rumah itu dipastikan mereka tidak berada dalam kamar tersendiri, tidak dengan ventilasi baik, suplai gizi yang tidak baik, mari ke tempat dimana pemerintah kabupaten kota menyiapkan tempat observasi, atau rumah sakit untuk diisolasi," kata Khofifah.
Khofifah menjelaskan, klaster lain yang perlu diwaspadai adalah proses pelaksanaan tahapan Pilkada yang memiliki potensi untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait hal tersebut.
"Pilkada sudah rakor seluruh pemangku kepentingan, semua memberikan presentasi. Dan memberikan referensi untuk pelaksanaan pilkada," kata Khofifah.
Baca juga: Bank Jatim di Jember tutup karena 10 pegawainya positif COVID-19
Baca juga: Khofifah imbau bakal calon kepala daerah kampanye protokol kesehatan
Khofifah menambahkan, untuk para bakal pasangan calon, para pendukung, termasuk partai pendukung, harus menjadi satu kesatuan yang bergerak bersama dalam upaya untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona.
"Ada paslon, pendukung, partai pendukung, menjadi satu kesatuan gerak, untuk mendukung tekad mengurangi, dan menghentikan penyebaran COVID-19," kata Khofifah
Sementara untuk klaster perkantoran, lanjut Khofifah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimbau kepada orang-orang yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid, bisa diperbolehkan untuk bekerja dari rumah (WFH).
"Untuk perkantoran, kalau komorbid sebaiknya WFH," ujar Khofifah.
Sebagai catatan, di wilayah Jawa Timur, mayoritas pasien yang terpapar virus corona memiliki penyakit bawaan. Beberapa penyakit bawaan tersebut diantaranya adalah diabetes melitus, hipertensi, jantung, ginjal, dan penyakit paru-paru.
"Saya rasa, kita semua akan menjaga komitmen kuat untuk memberikan perlindungan, keselamatan, bagi nyawa dan jiwa seluruh warga Jawa Timur," kata Khofifah.
Baca juga: Bacawali Surabaya Machfud Arifin akui positif COVID-19
Baca juga: Pakar sarankan KPU bentuk tim pengawas cegah klaster Pilkada Surabaya
Di Jawa Timur, lanjut Khofifah, ada beberapa klaster yang sudah diidentifikasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setidaknya ada 141 klaster, dengan 2.004 kasus konfirmasi positif virus corona.
Beberapa klaster tersebut diantaranya adalah klaster pasar, tempat pelelangan ikan, pondok pesantren, rumah sakit, seminar, pusat perbelanjaan atau mall, tempat ibadah, dan tempat kerja atau perkantoran.
Hingga saat ini, di Provinsi Jawa Timur tercatat ada sebanyak 37.455 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total tersebut, sebanyak 29.562 orang dinyatakan sembuh, 2.717 orang dilaporkan meninggal dunia, dan sisanya masih berada dalam perawatan.
Baca juga: Khofifah pastikan bantu santri positif COVID-19 di Banyuwangi
Baca juga: BPBD Jatim apresiasi reaksi cepat pusat atas klaster ponpes Banyuwangi
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa, ada beberapa klaster yang perlu menjadi perhatian bagi masing-masing kepala daerah adalah, klaster keluarga, klaster perkantoran, dan klaster Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
"Presiden berpesan, awas klaster keluarga, awas klaster pilkada, dan awas klaster perkantoran," kata Khofifah, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan COVID-19 di Jawa Timur, di Kota Batu, Jumat.
Khofifah menjelaskan, terkait dengan klaster keluarga, pelaksanaan isolasi mandiri di rumah, harus memperhatikan kondisi rumah pasien tersebut. Rumah pasien itu harus memiliki ventilasi yang baik, serta kamar yang memisahkan antara pasien positif COVID-19 dengan keluarga yang sehat, termasuk ketersediaan kamar mandi.
Baca juga: Kantor KPU Gresik disterelisasi setelah komisioner terpapar COVID-19
Baca juga: Kabupaten Probolinggo kembali masuk zona merah COVID-19
Menurut Khofifah, jika keadaan atau kondisi rumah pasien konfirmasi positif tersebut tidak memadai, maka pemerintah daerah bisa meminta pasien tersebut untuk dirawat di rumah sakit, atau tempat-tempat isolasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah.
"Jika di rumah itu dipastikan mereka tidak berada dalam kamar tersendiri, tidak dengan ventilasi baik, suplai gizi yang tidak baik, mari ke tempat dimana pemerintah kabupaten kota menyiapkan tempat observasi, atau rumah sakit untuk diisolasi," kata Khofifah.
Khofifah menjelaskan, klaster lain yang perlu diwaspadai adalah proses pelaksanaan tahapan Pilkada yang memiliki potensi untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait hal tersebut.
"Pilkada sudah rakor seluruh pemangku kepentingan, semua memberikan presentasi. Dan memberikan referensi untuk pelaksanaan pilkada," kata Khofifah.
Baca juga: Bank Jatim di Jember tutup karena 10 pegawainya positif COVID-19
Baca juga: Khofifah imbau bakal calon kepala daerah kampanye protokol kesehatan
Khofifah menambahkan, untuk para bakal pasangan calon, para pendukung, termasuk partai pendukung, harus menjadi satu kesatuan yang bergerak bersama dalam upaya untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona.
"Ada paslon, pendukung, partai pendukung, menjadi satu kesatuan gerak, untuk mendukung tekad mengurangi, dan menghentikan penyebaran COVID-19," kata Khofifah
Sementara untuk klaster perkantoran, lanjut Khofifah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimbau kepada orang-orang yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid, bisa diperbolehkan untuk bekerja dari rumah (WFH).
"Untuk perkantoran, kalau komorbid sebaiknya WFH," ujar Khofifah.
Sebagai catatan, di wilayah Jawa Timur, mayoritas pasien yang terpapar virus corona memiliki penyakit bawaan. Beberapa penyakit bawaan tersebut diantaranya adalah diabetes melitus, hipertensi, jantung, ginjal, dan penyakit paru-paru.
"Saya rasa, kita semua akan menjaga komitmen kuat untuk memberikan perlindungan, keselamatan, bagi nyawa dan jiwa seluruh warga Jawa Timur," kata Khofifah.
Baca juga: Bacawali Surabaya Machfud Arifin akui positif COVID-19
Baca juga: Pakar sarankan KPU bentuk tim pengawas cegah klaster Pilkada Surabaya
Di Jawa Timur, lanjut Khofifah, ada beberapa klaster yang sudah diidentifikasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setidaknya ada 141 klaster, dengan 2.004 kasus konfirmasi positif virus corona.
Beberapa klaster tersebut diantaranya adalah klaster pasar, tempat pelelangan ikan, pondok pesantren, rumah sakit, seminar, pusat perbelanjaan atau mall, tempat ibadah, dan tempat kerja atau perkantoran.
Hingga saat ini, di Provinsi Jawa Timur tercatat ada sebanyak 37.455 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total tersebut, sebanyak 29.562 orang dinyatakan sembuh, 2.717 orang dilaporkan meninggal dunia, dan sisanya masih berada dalam perawatan.
Baca juga: Khofifah pastikan bantu santri positif COVID-19 di Banyuwangi
Baca juga: BPBD Jatim apresiasi reaksi cepat pusat atas klaster ponpes Banyuwangi
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2020
Tags: