Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap Sovereign Wealth Fund (SWF) atau badan pengelola dana investasi yang dimiliki oleh negara sudah mulai berjalan bulan depan.

Menurut Luhut, SWF dinilai akan dapat mendorong pembangunan infrastruktur di Tanah Air, yang pendanaannya tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada APBN.

"Kita berharap bulan depan SWF sudah bisa mulai berjalan. Ini adalah kerja sama IDFC, JBIC, Australia, Abu Dhabi dan beberapa pihak lain. Ini dapat mendorong pembangunan infrastruktur," katanya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) di Labuan Bajo, NTT, Jumat.

Baca juga: Luhut: UEA masih bahas SWF meski kelanjutan ibu kota belum jelas

Melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, Luhut mengatakan SWF bisa diinvestasikan untuk pembangunan jalan tol dan diharapkan akan mendorong efisiensi dalam pembangunannya.

Ia juga menekankan pentingnya melakukan studi yang tepat sebelum dimulainya pembangunan jalan tol. Begitu pula aspek mengenai efisiensi proyek.

"Studi sangat penting kalau Sovereign Wealth Fund (SWF) masuk ke Indonesia dan berinvestasi di jalan tol, mereka akan melihat efisiensi. Pengalaman kami, masalah pembebasan tanah, adalah salah satu hal yang harus betul-betul dicermati. Ini hal kecil tapi kan bisa sangat mengganggu jika tidak cermat menghitungnya. Karena itu Anda harus membuat studi yang tepat, kalau dari awal sudah keliru akan kacau," katanya.

Baca juga: Lembaga keuangan AS minati kerja sama empat bidang di Indonesia

Pada kesempatan tersebut, Luhut juga menyinggung tentang rencana pemerintah untuk menyederhanakan perizinan karena ada beberapa proyek yang sudah diberikan pemerintah kepada swasta tetapi tidak berjalan.

"Kita sering tersandera oleh izin, jadi ke depannya jika ada proyek yang tidak berjalan kami akan cabut izinnya dan kita beri kepada pihak lain yang sanggup menjalankannya," katanya.

Ia pun mengimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut bersama menyehatkan perekonomian nasional melalui rentang pembayaran yang tidak terlalu lama.

"Kami melihat, pendapatan BUMN-BUMN infrastruktur bisa dikatakan baik atau cukup baik. Jadi saya imbau mereka untuk tidak menunda pembayaran kepada supplier terlalu lama, bahkan ada yang sampai setahun. Sehingga kondisi keuangan BUMN bisa sehat dan perusahaan-perusahaan sehat sehingga bisnis tol lebih sehat lagi," imbaunya.

Luhut mengungkapkan sepanjang 1978-2014, jalan tol yang dibangun pemerintah adalah sekitar 795 km. Namun sejak enam tahun terakhir atau sepanjang kepemimpinan Presiden Jokowi telah terbangun 1.371 km.

"Ini karena Presiden yang rajin membangun infrastruktur dan jenderal lapangannya adalah Pak Basuki (Menteri PUPR), saya apresiasi beliau. Sampai 2024 nanti 4.700 km tol akan selesai dibangun. Menurut saya ini pencapaian yang luar biasa," katanya.