Pemprov DKI Jakarta bentuk BLUD pelabuhan dan pelayaran
9 September 2020 21:07 WIB
Sejumlah turis domestik berwisata di Pantai Perawan, Pulau Pari, yang menjadi salah satu dari sekian banyak tujuan wisata bahari di Kepulauan Seribu, Jakarta, Minggu (19/11/2017). ANTARA FOTO/R. Rekotomo/am.
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan membentuk badan layanan umum daerah (BLUD) pelabuhan dan BLUD pelayaran pada tahun 2021 mendatang.
"Kami bersama Dinas Perhubungan akan membentuk tim kecil, yang membahas dan mempersiapkan BLUD Pelayaran Jakarta dan BLUD Pelabuhan Jakarta," kata ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Haris Muhammadun saat fokus group diskusi melalui media daring di Jakarta, Rabu.
Baca juga: GAUN pertanyakan akses disabilitas di transportasi laut
DTKJ menggelar fokus grup diskusi sejak Selasa (8/9) hingga Rabu (9/9) dengan tema "Penyelenggaran Transportasi berkeadilan di Kepulauan Seribu".
"FGD ini untuk ditindaklanjuti, bukan untuk disimpan hasilnya," tegas Haris.
Haris menyatakan sesuai tugas pokok dan fungsi, DTKJ mendengarkan dan membuat rekomendasi berdasarkan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Kepulauan Seribu.
Baca juga: Kunjungan wisatawan ke Kepulauan Seribu tertinggi Agustus 2020
"Kami bersama Dishub melaksanakan target ini di tahun 2021, mudah-mudahan dua BLUD itu sebagai aspek kelembangaan dapat menyelanggerakan transportasi secara berkeadilan bisa terwujud," harap Haris.
Kata Haris, aspirasi dalam FGD tersebut diantaranya bagaimana menduplikasi TransJakarta di daratan menjadi Transjakarta di Kepulauan Seribu berbasis angkutan perairan.
Baca juga: Transportasi air swasta paling dominan di Kepulauan Seribu
Pemerintah menyadari aksebilitas transportasi sangat penting untuk mendukung kegiatan pariwisata serta amenitas yakni sarana dan prasarana pendukung dalam mewujudkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu.
"Kami bersama Dinas Perhubungan akan membentuk tim kecil, yang membahas dan mempersiapkan BLUD Pelayaran Jakarta dan BLUD Pelabuhan Jakarta," kata ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Haris Muhammadun saat fokus group diskusi melalui media daring di Jakarta, Rabu.
Baca juga: GAUN pertanyakan akses disabilitas di transportasi laut
DTKJ menggelar fokus grup diskusi sejak Selasa (8/9) hingga Rabu (9/9) dengan tema "Penyelenggaran Transportasi berkeadilan di Kepulauan Seribu".
"FGD ini untuk ditindaklanjuti, bukan untuk disimpan hasilnya," tegas Haris.
Haris menyatakan sesuai tugas pokok dan fungsi, DTKJ mendengarkan dan membuat rekomendasi berdasarkan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Kepulauan Seribu.
Baca juga: Kunjungan wisatawan ke Kepulauan Seribu tertinggi Agustus 2020
"Kami bersama Dishub melaksanakan target ini di tahun 2021, mudah-mudahan dua BLUD itu sebagai aspek kelembangaan dapat menyelanggerakan transportasi secara berkeadilan bisa terwujud," harap Haris.
Kata Haris, aspirasi dalam FGD tersebut diantaranya bagaimana menduplikasi TransJakarta di daratan menjadi Transjakarta di Kepulauan Seribu berbasis angkutan perairan.
Baca juga: Transportasi air swasta paling dominan di Kepulauan Seribu
Pemerintah menyadari aksebilitas transportasi sangat penting untuk mendukung kegiatan pariwisata serta amenitas yakni sarana dan prasarana pendukung dalam mewujudkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu.
Pewarta: Fauzi
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2020
Tags: