Bandarlampung (ANTARA News) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, kurang produktif karena banyaknya persoalan yang harus dihadapi.

"Banyaknya persoalan terkait politik, hukum, konspirasi dan gangguan stabilitas pemerintahan membuat kinerja SBY-Boediono dalam 100 hari ini tidak produktif," kata Ketua Umum BPP Hipmi Erwin Aksa, pada acara Rakerda BPD Hipmi Lampung, di Bandarlampung, Kamis.

Ia menyebutkan, banyak kebijakan pemerintahan SBY-Boedino tidak terealisasi dengan baik terutama dalam bidang dunia usaha sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Selain itu, menurutnya, program-program yang telah direncanakan pemerintah juga tidak berjalan dengan baik karena SBY-Boediono masih "berkutat" pada persoalan politik, hukum, dan gangguan stabilitas pemerintahan.

"Kasus hukum Bibit-Chandra, dan saat ini Bank Century membuat pemerintahan SBY lebih memfokuskan pada persoalan tersebut sehingga kinerjanya tidak efektif dan produktif," kata dia pula.

Namun demikian Ketua Umum Hipmi itu mengharapkan, pemerintahan SBY-Boediono tetap lebih fokus menjalankan program-program yang telah ditetapkan baik jangka pendek dan menengah.

"Satu hingga lima tahun mendatang, pemerintah harus dapat menjalankan program-programnya," ujar dia.(*)