Palangkaraya (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto menilai pembagian porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Palangkaraya belum berpihak pada kesejahteraan rakyat.

"APBD itu seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk melayani rakyat di luar sana, bukan habis untuk pegawai saja," kata Bibit Samad Riyanto, di Palangkaraya, Rabu.

Hal itu disampaikan Bibit usai menjadi narasumber dalam acara seminar bertema "Mendorong APBD Palangkaraya Yang Pro Rakyat Miskin" yang digelar Laboratorium Dakwah (Labda) Palangkaraya.

Bibit mengkritisi porsi APBD Kota Palangkaraya yang sebagian besar justru habis untuk belanja tidak langsung, sedangkan porsi belanja langsung hanya mendapat bagian yang lebih kecil.

Bibit mempertanyakan komitmen pemerintah kota setempat yang tidak mampu mendongkrak porsi belanja langsung yang serapannya langsung dinikmati oleh masyarakat.

"Kenapa tidak diperbesar belanja langsungnya, sedangkan yang tidak langsung kita tekan. Kalau itu dilaksanakan akan lebih bagus hasil pembangunannya bagi rakyat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangkaraya Saing Saleh mengakui, pemerintah kota sulit memperbesar alokasi belanja langsung karena beban pembayaran gaji pegawai yang terlalu "gemuk".

"Sebagian besar APBD habis untuk membayar gaji PNS yang jumlahnya sangat banyak. Sementara untuk memberhentikan atau memecat pegawai jelas tidak mungkin dilakukan. Ini yang membuat APBD selalu terbebani untuk belanja tidak langsung," tambahnya.

Senada dengan Bibit, Petugas Program Daerah Labda Palangkaraya Sasongko Yuwono juga menilai bahwa APBD Palangkaraya sejak tahun 2007 hingga 2009 sama sekali belum pro-rakyat.

"Kami melihat dari ke tahun APBD Palangkaraya belum sehat, karena belanja langsungnya masih kecil dibandingkan dengan belanja tidak langsung," kata Sasongko Yuwono.

Ia juga menilai bahwa tingginya belanja tidak langsung dikarenakan gemuknya organisasi Pemerintah Kota Palangkaraya, karena itu pemerintah mesti memikirkan pelaksanaan perampingan keorganisasian dan sistem kepegawaian.

"Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan, serta pada efisiensi penggunaan keuangan daerah," ujarnya.

Pemkot juga harus melakukan efisiensi terhadap pelaksanaan setiap kegiatan secara ketat, mengingat belanja tidak langsung merupakan jenis belanja yang tidak bersentuhan secara langsung dengan kebutuhan di masyarakat.

Ditegaskannya kuantitas kepegawaian yang besar, tidak menjamin peningkatan kinerja dan pelayanan publik, tetapi sudah dapat dipastikan akan sangat membebani keuangan daerah.

Koordinator Area Labda Palangkaraya Wawan Wiratmadja menambahkan sistem kepegawaian yang ramping dan sederhana, sampai saat ini tidak terbukti melemahkan pelayanan publik selama Sumber Daya Masyarakat (SMD) sesuai dengan yang diperlukan.

"Banyak sudah kasus dan hasil kajian yang menyatakan bahwa, sistem kepegawaian yang ramping dapat meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan dan efisiensi anggaran," ujar Wawan.(*)