Ambon (ANTARA News) - Wakil Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengatakan, legislatif akan membuat surat resmi ke Direktur PLN dan Pemerintah Pusat untuk menyatakan Maluku, khususnya Kota Ambon saat ini sudah termasuk dalam kategori daerah krisis listrik sehingga membutuhkan penanganan yang bersifat darurat.

"DPRD akan mengeluarkan surat resmi ke Pemerintah Pusat bersama Dirut PLN yang menyatakan kita sekarang mengalami krisis listrik, dan surat dewan ini akan kami bawa secara langsung untuk membicarakan apa yang menjadi harapan rakyat Maluku menyangkut persoalan kelistrikan," kata Wattimury usai memimpin rapat dengar pendapat PT. (Persero) PLN Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara dengan Komisi B dan Komisi D bersama pimpinan DPRD Maluku di Ambon, Rabu malam.

Keputusan ini diambil setelah DPRD mendengar berbagai masukan dan keluhan masyarakat, adanya penjelasan pihak PLN serta keterangan Komisi B dan Komisi D yang telah melakukan pertemuan sebanyak empat kali dengan PLN sejak akhir 2009 lalu.

Bila upaya ini dilakukan secara sungguh-sungguh dan penuh perhatian, maka persoalan krisis listrik di Maluku bisa teratasi dengan baik, sebab tingkat pemadaman saat ini bisa mencapai 10 - 12 jam setiap hari karena kondisi mesin diesel pembangkit listrik di PLTD Poka dan Galala dalam kondisi rusak.

"Kuncinya adalah, bagaimana kita bisa mengambil langkah-langkah yang cepat dengan menyewa mesin pembangkit yang baru," katanya.

Sedangkan menyangkut masalah kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman lampu secara mendadak setiap hari, sebenarnya belum dibicarakn secara tuntas dan mendalam.

Sebab harus diingat bahwa masalah ini tidak dapat diputuskan di tingkat PLN Wilayah Maluku, tapi harus melalui keputusan jajaran pimpinan PLN di Jakarta.

Pihak PLN Maluku sendiri telah mengusulkan agar pemikiran dewan tentang masalah kompensasi ini dapat dijadikan salah satu materi untuk dibicarakan dengan PLN bersama Pemerintah Pusat.

Sekda Maluku, Dra. Ros FarFar yang hadir dalam rapat dengar pendapat meminta PLN harus bersikap jujur dan transparan sebab Gubernur Maluku telah melakukan pertemuan dengan Dirut PLN di Jakarta membahas persoalan listrik yang selalu padam, padahal Pemprov akan menghadapi kegiatan internasional Sail Banda 2010.

Dalam pertemuan itu, Gubernur mendapat penjelasan dari Dirut PLN bahwa paling lambat Juni 2010 baru kondisi kelistrikan di Maluku bisa normal kembali.

"Saya juga sudah tiga kali melakukan pertemuan dengan PLN Maluku, tapi yang datang bukan manejer umumnya, Bagus Setiyawan. Dalam pertemuan ini, kami jelaskan bahwa Pemprov akan memberikan dukungan terutama terkait penyelesaian masalah PLTU desa Waai asalkan ada pemberitahuan secara tertulis, tapi tidak pernah ditanggapi PLN Maluku," katanya.(*)