Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai demonstrasi pada Kamis (28/1) sudah di luar kewajaran dalam berdemokrasi, karena jelas-jelas berniat menurunkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono dari jabatannya.

"Memang ada yang berniat begitu (menurunkan Presiden SBY). Amat jelas terlihat di lapangan," kata Anas di Jakarta, Rabu.

Menurut Anas, demonstrasi adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi, dan karena itu seharusnya berjalan dengan ketentuan dan prinsip demokrasi serta tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

"Sangat mungkin sebagian peserta yang niatnya cenderung tidak demokratis, karena bagaimana dasar rasionalitas pemerintahan divonis gagal dengan ukuran program 100 hari," kata mantan aktivis UI itu.

Dijelaskannya, program 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono tidak bisa menjadi ukuran keberhasilan atau kegagalan pemerintahan, karena program 100 hari hanyalah langkah awal dari program pemerintahan selama lima tahun.

"Apalagi program 100 hari pada semua departemen berjalan dengan baik. Lantas bagaimana ada mosi tidak percaya dari hanya ribuan orang kepada Pemerintahan baru yang dipilih secara demokratis oleh lebih dari 70 juta pemilih. Tentu itu berseberangan dengan prinsip demokrasi," katanya.

Menurut dia, demokrasi di Indonesia akan sehat, dewasa dan berguna bagi rakyat jika dijalankan secara konstitusional dan tidak boleh dijalankan dengan selera sendiri-sendiri.

"Kalau selera sendiri-sendiri yang memandu, demokrasi kita akan jatuh ke jurang anarki. Dan anarki adalah harapan bagi orang-orang yangg diragukan kewarasannya. Itu jelas-jelas merupakan penyakit dan ancaman bagi demokrasi kita," kata Anas.

Ribuan massa merencanakan akan turun ke jalan untuk mengeritisi kinerja Presiden SBY selama 100 hari. Tanggal 28 Januari adalah 100 hari berjalannya pemerintahan SBY-Boediono.(*)