Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta jajarannya melakukan kajian, sejauh mana komoditas pangan dalam hal ini beras memiliki kandungan gizi bisa memberikan kontribusi nyata dalam penanganan "stunting" atau kekerdilan.

"Saya meminta Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) untuk mengkaji hal ini. Pada prinsipnya tentu saja, Kemensos mendukung penurunan 'stunting'. Itu bisa didorong bila bisa kita pastikan bahan pangan untuk KPM memang mengandung asupan gizi yang baik," kata Mensos dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Mensos pastikan stok untuk bansos beras aman

Lebih lanjut, Mensos ingin bansos pangan seperti Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako lebih bisa dipastikan kualitasnya untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk kualitas gizi di dalamnya sehingga benar-benar memberi kontribusi nyata dalam penurunan angka kekerdilan.

"Saya juga berharap semua jenis bahan makanan yang disediakan di E-Warong memenuhi asupan gizi. Bila ada bahan makanan yang kurang memenuhi asupan gizi, secara bertahap bisa diganti. Namun itu kan tidak bisa dengan lisan langsung kita minta diganti," katanya.

Baca juga: Anggota DPR ingatkan bansos beras agar tidak jadi "beras mumet"

Kebijakan yang diambil harus didasarkan pada data dan informasi yang valid. Salah satu informasi yang dianggap layak menjadi rujukan dari hasil dari kajian dari institusi penelitian dan pengkajian seperti BP3S.

Mensos menyatakan percepatan penurunan kekerdilan diperlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif dan dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga serta dunia usaha.

Arahan Presiden Joko Widodo, dalam Percepatan Penurunan Stunting agar akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita harus dipastikan tetap berlangsung dan tidak berhenti di tengah pandemi COVID-19.

Baca juga: 147.118 KPM-PKH di Kediri terima bantuan sosial beras

Baca juga: Buwas ancam pecat oknum yang mainkan Bansos Beras COVID-19

"Aspek promotif, edukasi, sosialisasi pada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting," katanya.

Dengan demikian, hal ini menjadi gerakan bersama di masyarakat, serta bagaimana upaya penurunan angka stunting berkaitan dengan program perlindungan sosial terutama PKH dan BPNT.

Kementerian Sosial bersama dengan Perum Bulog memberikan bansos beras kepada 10 juta KPM PKH selama tiga bulan sejak Agustus hingga Oktober untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga di masa pandemi COVID-19.

Bansos diberikan sebanyak 15 kg per KPM, untuk Agustus-September didistribusikan langsung 30 kg pada awal September dan sisanya 15 kg akan disalurkan pada Oktober mendatang.

Baca juga: 10 juta KPM PKH dapat 30 kg beras untuk Agustus-September