Makassar (ANTARA) - Pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan III tahun 2020, diprediksi terkontraksi 1,5 persen, meningkat dibanding minus 3 persen pada triwulan II 2020.

"Untuk prospek pertumbuhan ekonomi kita di Makassar sudah memasuki fase pemulihan. Meskipun masih zona negatif namun, perbaikan ekonomi mulai terlihat di sektor perdagangan dan transportasi. Ini dipengaruhi mulai dilonggarkannya pembatasan sosial," kata pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Marzuki Dea dalam dialog rutin Pemkot Makassar, Senin.

Rektor STIM Nitro Makassar ini menyarankan, apabila Pemerintah Kota ingin menggerakkan perekonomian, yang terpenting harus menyelesaikan permasalahan di sektor ekonomi yang terdampak besar dari COVID-19.

Ada tujuh persoalan yang mesti diselesaikan Pemkot Makassar pada sub sektor yang terdampak itu, yakni penyediaan akomodasi makanan, transportasi, pergudangan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa keuangan.

"Bila sub sektor ini positif, tentu akan mendongkrak perekonomian Makassar. Ini yang perlu di perhatikan pemerintah," beber dia.

Ia juga menilai stimulus bantuan tunai belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam waktu dekat. Namun demikian, bantuan tersebut cenderung disimpan, apalagi pandemi belum ada kepastian kapan akan selesai.

"Sebaiknya, kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah tetap dipertahankan, jangan sampai jatuh lagi. Sebab, ekonomi kemarin itu dari 6,7 persen turun menjadi minus 3, jatuhnya sangat signifikan. Bila tidak dipertahankan, saya yakin bisa jatuh lagi," ungkap dia.

Sementara Kepala Sub Bidang Pangan dan Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, A E Arifianto dalam dialog itu memaparkan strategi dan sinergitas yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari pemulihan ekonomi.

Pemkot Makassar terus menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga, khususnya pada bahan makanan dengan memastikan stok dan distribusinya tersedia dan terjamin.

Selain itu, pemerintah juga memastikan tersedianya sarana dan prasarana produksi bagi petani, termasuk pasokan bahan bakar untuk nelayan agar roda ekonomi bisa berputar secara perlahan hingga stabil.

"Kami terus memperkuat dan saling bersinergi antara lembaga pemerintah. Melalui TPID, secara rutin kami memeriksa pergerakan harga bahan pokok di pasaran agar bisa dikendalikan, dan masyarakat bisa tenang," papar Arifianto.

Sementara untuk perkembangan pada dunia usaha, tambah dia, tetap menjadi perhatian pemerintah dengan memberikan insentif kemudahan perizinan serta jaminan keamanan selama pandemi COVID-19.