Jakarta (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum pernah menyinggung mengenai perombakan (reshuffle) kabinet terkait evaluasi program 100 hari pemerintah.

"Sampai saat ini saya belum pernah mendengar Presiden mengatakan akan mengganti menteri pada evaluasi 100 hari pemerintah," kata Tifatul Sembiring pada diskusi "Evaluasi 100 Hari Kabinet" di Jakarta, Sabtu.

Dikatakan Tifatul, meskipun dalam aturan perundangan Presiden memiliki kewenangan untuk mengganti menteri di kabinet yang membantu tugas-tugasnya, tapi Presiden belum pernah menyatakan mengenai reshuffle.

Isu soal penggantian menteri kabinet, kata dia, justru muncul dari luar pemerintahan yang kemudian menjadi ramai di media massa.

Ia mencontohkan, isu Presiden Yudhoyono akan mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah berdialog dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Isu itu sama sekali tidak benar, sehigga tidak perlu ditanggapi," katanya.

Dalam internal Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, kata Tifatul, para menteri selalu kompak dan suasananya cair, tidak ada suasana tegang.

"Di sela-sela rapat kabinet, sesama menteri saling berbicara dengan ramah dan kadang-kadang bercanda," katanya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, sensitifitas masyarakat terhadap wacana penggantian menteri lebih terkait pada masalah hukum.

Sudah sejak dulu, katanya, masyarakat sangat peduli kalau penggantian menteri dilakukan terkait pada persoalan hukum, misalnya kasus korupsi.

Menurut Qodari, terlalu prematur jika dalam 100 hari pemerintahan sudah ada penggantian menteri di kabinet, karena mereka baru membuat pondasi dan belum menunjukkan hasil kerja.

Jika Presiden melakukan penggantian menteri pada evaluasi 100 hari pertama pemerintah bisa menjadi blunder, apalagi menteri yang diganti berasal dari parpol.

"Hal ini bisa disikapi pimpinan parpol asal menteri tersebut sebagai alasan politis sehingga parpol tersebut menarik dukungan dari pemerintah," kata Qodari.
(*)